nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

THR Habis? Tenang, Masih Ada Gaji ke-13 Cair Bulan Ini

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 03 Juli 2018 08:37 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 07 03 320 1917033 thr-habis-tenang-masih-ada-gaji-ke-13-cair-bulan-ini-EjZxv4EsTi.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Pemerintah memastikan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri akan cair pada awal Juli ini. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018. Dalam Pasal 4 ayat 1 PP 18/2018 disebutkan, pemberian penghasilan ketiga belas dibayarkan pada bulan Juli.

“Pasti bulan Juli. Kan diatur PP-nya seperti itu,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Herman Suryatman.

Meski begitu, Herman mengaku belum dapat memastikan tanggal pasti pencairan tersebut. Dia mengatakan, teknis pencairan ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Soal cair atau belum, saya harus cek. Teknis di Kemenkeu. Nanti ada peraturan menteri keuangan bagaimana mekanisme dan prosedur pencairan,” ucapnya.

 Presiden Sudah Teken PP Pemberian THR 2018 Sebesar Rp35,76 T

Dia berharap keberadaan gaji ke-13 ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah. Tujuan diberikan gaji ke-13 ini adalah membantu PNS menghadapi musim kenaikan kelas. “Itu alokasinya untuk membantu PNS dalam membiayai anak sekolah,” ungkapnya.

Terkait dengan jumlah yang diterima, Herman mengatakan, besarannya seperti gaji pada Juni lalu. Dalam Pasal 3 ayat 3 PP 18/2018 komponen untuk gaji ke-13 untuk PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Sementara untuk pensiunan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan.

“Komponennya untuk gaji ke-13 seperti take home pay. Ada gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan kinerja. Besarannya seperti gaji bulan Juni,” tuturnya.

Pakar administrasi publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengatakan, pemberian gaji ke-13 tidak berpengaruh pada kinerja aparatur negara. Hal ini di dasarkan pada sejarah pemberian gaji ke-13 yang tidak berkaitan dengan kinerja.

“Itu tidak ada kaitannya dengan kinerja. Itu kaitannya bahwa pada Juli anak sekolah ada bayaran-bayaran untuk tahun ajaran baru. Artinya, dari awal sejarahnya tidak ada kaitan dengan kinerja. Mau ada gaji ke-13 atau tidak, tidak apa pun,” jelas Lina.

 Presiden Sudah Teken PP Pemberian THR 2018 Sebesar Rp35,76 T

Lina mengatakan, ke depan ada kemungkinan tidak akan ada lagi gaji ke-13 jika melihat semangat penyusunan aturan teknis tentang gaji dan tunjangan. Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah menyusun aturan teknis UU ASN yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan.

“Semua sudah dihitung termasuk tunjangan. Ke depan sudah tidak ada tunjangan apa pun. single salary system," paparnya.

Selain menganut single salary system, pemberian gaji dan tunjangan juga didasarkan pada kinerja. Maka itu, perhitungan kinerja menjadi bagian yang penting.

 

Sementara Lina menilai memungkinkan untuk tunjangan semacam gaji ke-13 masuk dalam komponen. “Bisa juga tidak melekat di dalam gaji. Jika sekarang ini SD, SMP, SMA ada beberapa yang gratis bisa dibuat kebijakan beasiswa bagi anak PNS,” ucapnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sebagaimana UU No 15/2017 mengenai APBN tahun 2018 untuk THR dan gaji ke-13 dialokasikan sebesar Rp35,76 triliun.

 Senyum Buruh Pabrik Rokok di Kudus Terima Uang THR

Anggaran tersebut terdiri atas THR gaji sebesar Rp 5,24 triliun, THR untuk tunjangan kinerja Rp5,79 triliun, THR untuk pensiunan Rp 6,85 triliun, dan gaji 13 sebesar Rp5,24 triliun. Lalu, tunjangan kinerja ke-13 sebesar Rp5,79 triliun, dan pensiun ke-13 sebesar Rp6,85 triliun.

“Ini mengalami peningkatan sebesar 68,9% karena tadi tahun lalu pensiunan tidak dapat THR. Dan, tahun ini THRnya termasuk di dalamnya tunjangan kinerja,” jelasnya.

Terkait waktu pembayaran, Sri Mulyani akan segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK). Pengajuan permintaan untuk pembayaran THR oleh satuan kerja ke pada kantor perbendaharaan negara dapat dimulai akhir Mei ini sampai awal Juni. (Dita Angga)

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini