nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tantangan Debat Sri Mulyani hingga Alasan Harga Pertamax Naik Rp600

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 08 Juli 2018 10:56 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 07 08 320 1919478 tantangan-debat-sri-mulyani-hingga-alasan-harga-pertamax-naik-rp600-HFYo2H38Ez.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan kembali ditanya mengenai tantangan debat tentang utang dengan Rizal Ramli oleh salah seorang Anggota Komisi XI DPR RI. Ketika itu, Menteri Sri Mulyani tengah melakukan Rapat Koordinasi untuk pengajuan anggaran kerja Kementerian Keuangan kepada DPR.

Bank Indonesia (BI) melakukan kebijakan makroprudensial dengan merelaksasi aturan uang muka (down payment atau DP) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau aturan Loan to Value dan Financing to Value (LTV atau FTV). Sayangnya, kebijakan tersebut dinilai belum cukup untuk kembali membangkitkan pasar properti, sebab dengan tidak adanya DP yang dibayarkan maka biaya cicilannya akan jauh lebih besar dari sebelumnya.

Selanjutnya ada PT Pertamina yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak non subsidi (Pertamax) sebesar Rp600 per liter. VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menjelaskan, pertimbangan perseroan melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi tersebut karena harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik. Sebab, lebih dari 90% dari perhitungan harga Pertamax dan jenis BBM non subsidi lainnya dipengaruhi oleh harga bahan baku yaitu minyak mentah

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya :

Ditanya Tantangan Rizal Ramli, Sri Mulyani: Saya Menkeu Bukan Tukang Debat

Menkeu Sri Mulyani: Kinerja APBN 2018 Alami Perbaikan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadapi rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam rapat kerja kali ini adalah untuk membahas Rencana Anggaran Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) tahun anggaran 2019.

Dalam rapat tersebut Sri Mulyani ditanyai oleh anggota komisi XI DPR Elviana alasan mengapa dirinya tidak juga menerima tantangan debat dari Rizal Ramli. Padahal beberapa kali Sri Mulyani sudah ditantang oleh Rizal Ramli untuk berdebat mengenai utang Indonesia.

"Kenapa sih Bu kok enggak terima tantangan Rizal Ramli buat berdebat," ujarnya dalam rapat kerja Komisi XI, di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut jika dirinya bukanlah tukang debat. Jabatannya saat ini merupakan seorang Menteri Keuangan yang bertugas untuk mengelola keuangan negara serta membuat kebijakan fiskal untuk menyeimbangkan perekonomian Indonesia.

"Saya kan debatnya dengan komisi XI. Saya Menteri Keuangan bukan tukang debat tugas saya mengelola keuangan negara," jelas Ani.

Ani menjelaskan, saat ini posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tergolong aman. Meskipun tanpa utang sekalipun, APBN Indonesia mencukupi untuk menunjang pembangunan dan menjalankan semua program.

Pasalnya, pemasukan dari pajak cukup untuk menutupi defisit APBN. Apalagi dengan kebaikan harga minyak dunia yang akan mendorong peningkatan penerimaan pajak dari sektor migas.

Selain itu, defisit Indonesia juga dinilainya masih cukup aman. Apalagi, target defisit sebesar 2,19% juga sudah disetujui oleh anggota dewan.

"Pertama kalau kita sebutkan APBN bisa jalan buktinya bisa jalan. Apakah dengan utang baru, kan APBN sudah defisit 2,19% untuk keseluruhan tahun 2018. Kalau harga Minyak naik kurs melemah penerimaan pajak naik karena pajak migas dan PNBP meningkat. Kalau murni dari situ sebenarnya defisit kita lebih kecil karena ada biaya tambahan subsidi. Tapi Secara total maksimal 2,19%," jelasnya.

Lebih Baik Mana, Cicilan KPR 15 Tahun atau 30 Tahun

Bank Indonesia (BI) melakukan kebijakan makroprudensial dengan merelaksasi aturan uang muka (down payment atau DP) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau aturan Loan to Value dan Financing to Value (LTV atau FTV). Sayangnya, kebijakan tersebut dinilai belum cukup untuk kembali membangkitkan pasar properti.

Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto menuturkan, ada beberapa kebijakan lain yang perlu disinergikan dengan kelonggaran LTV agar pasar properti kembali menguat.

Salah satunya adalah dengan mempertahankan suku bunga pinjaman perbankan. Sebab, sebagaimana diketahui bersamaan dengan kebijakan relaksasi LTV, Bank Sentral juga menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin (bps).

Ferry mengatakan, biasanya kenaikan suku bunga acuan BI diterjemahkan dengan kenaikan suku bunga deposito dan pinjaman oleh perbankan. Padahal saat ini, suku bunga pinjaman harusnya sudah mulai coba diturunkan.

"Jadi yang baik adalah kombinasi antara LTV rendah sehingga konsumen dimudahkan melakukan pembelian properti dan sisi lain dibantu dengan suku bunga rendah. Jadi DP rendah juga cicilan rendah, itu yang ideal," kata dia di Gedung WTC 1, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Agar cicilan rumah menjadi lebih rendah, Ferry menuturkan salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memperpanjang amortisasi atau tenor cicilan rumah. Saat ini maksimal, amortisasi di Indonesia berkisar 15 hingga 20 tahun. Idealnya, kata Ferry, jangka cicilan rumah bisa mencapai 30 tahun.

"Cicilan rendah itu, tenornya harus dipanjangin. Bahkan kalau di luar negeri ada sampai 30 tahun," kata dia.

Senada, Senior Associate Director Colliers International Aldi Garibaldi, juga mengatakan jika waktu cicilan ideal adalah 30 tahun. Perpanjangan amortisasi ini juga diyakini dapat mengurangi angka non performance loan (NPL) atau kredit bermasalah di perbankan. Sebab, jika tidak beralih ke amortisasi 30 tahun maka bank akan meningkatkan NPL karena bunga yang sudah terlalu tinggi.

"Indonesia dan Vietnam adalah dua market dimana income dari properti itu hampir pasti tidak cukup untuk bayar bunga bank. Karena bunga bank itu 10% sementara yield kita 8%,"jelas Aldi.

Ini Alasan Pertamina Naikan Harga Pertamax Jadi Rp9.500 /Liter

PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga baru tersebut mulai berlaku pada hari ini, 1 Juli 2018.

VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menjelaskan, pertimbangan perseroan melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi tersebut karena harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik. Sebab, lebih dari 90% dari perhitungan harga Pertamax dan jenis BBM non subsidi lainnya dipengaruhi oleh harga bahan baku yaitu minyak mentah.

"Komponen utama dari bahan bakar adalah harga minyak mentah dunia dan harga minyak mentah ini sudah tinggi sekali. Akhirnya kita menyesuaikan dengan harga itu," jelas Adiatma kepada Okezone, Minggu (1/7/2018).

Adiatma menuturkan, jika Pertamina membuat perhitungan rata-rata harga minyak mentah dunia dalam kurun waktu tiga bulan sekali. Harga rata-rata minyak mentah dunia tersebut akan menjadi acuan perseroan untuk menentukan harga BBM non subsidi.

"(Harga minyak mentah dunia) sekitar USD70-an per barel itu diambilnya rata-rata tiga bulan," kata Adiatma.

Sekadar informasi, BBM yang mengalami kenaikan harga adalah jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Untuk wilayah DKI Jakarta harga Pertamax menjadi Rp9.500 per liter dari sebelumnya Rp8.900 per liter. Lalu, Pertamax Turbo dari harga Rp10.100 per liter menjadi Rp10.700 per liter.

Kemudian jenis lainnya, yaitu Dexlite dari harga Rp8.100 per liter menjadi Rp9.000 per liter. Pertamina Dex juga mengalami kenaikan dari harga Rp10.000 per liter menjadi Rp10.500 per liter.

Pertamina juga memutusakan untuk menaikkan harga minyak tanah non subsidi dari sebelumnya Rp10.450 per liter menjadi Rp11.550 per liter. Sementara itu, Pertalite tetap pada harga Rp7.800 per liter, Pertamax Racing tetap pada harga Rp42.000 per liter, dan solar non subsidi tetap pada harga Rp7.700 per liter.

Sebelumnya, pada 24 Februari 2018 lalu, Pertamina juga menaikkan harga BBM non subsidi. Kenaikannya pun tertinggi sejak beberapa bulan terakhir, yakni mulai dari Rp300 per liter hingga Rp750 per liter.

1 / 3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini