Pemerintah Bakal Sertifikasi 111 Pulau Terluar di Indonesia

Inews, Jurnalis · Rabu 11 Juli 2018 21:46 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 07 11 320 1921129 pemerintah-bakal-sertifikasi-111-pulau-terluar-di-indonesia-3R0lOlukiO.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah berupaya mengatur izin lokasi atau sertifikasi bagi 111 pulau terluar di Indonesia. Rencananya pulau-pulau tersebut akan dimanfaatkan sebagai wilayah pertahanan serta pengembangan investasi.

Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) mengenai tata ruang laut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rakor dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

"Jadi RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) izin lokasi, izin pengelolaan untuk pulau-pulau kecil jadi kita bahas pulau-pulau kecil ukuran dan yang terluar," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Bramantya KKP Satyamurti di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

 

Adapun pembahasan dalam rapat tersebut seputar persyaratan investasi seperti satu pulau 30 persennya merupakan milik negara dan 70% sisanya merupakan kawasan hijau. "Tapi kan harus ada batasan kan ada UU Pertanahan pulau berapa persen sih boleh dialokasi dan berapa persen yang belum," kata dia.

Persyaratan lainnya meliputi ukuran pulau dan kondisi ekosistem yang akan disertifikasi. "Persyaratan seperti apa kan intinya lebih kecil dari 100 meter persegi, ekosistemnya seperti laut kan itu kalau Bintan pulau terluar harus ada investasi itu kan mesti kita lihat," ucapnya.

Hingga saat ini, dia melihat tidak ada kendala dalam sertifikasi pulau terluar Indonesia. Hanya saja ia berharap izin sertifikasi tetap berada di pemeritah pusat. Sebab, ia mengkhawatirkan mengenai pertahanan keamanan sehingga harus ada batas kemanan yang dibahas.

 

Dia mencontohkan Pulau Bintan dia Kepulauan Riau di mana sebelumnya sudah ada investasi untuk pariwisata. "Ya pastinya ini tadi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dimintakan. Masukan opsi investasi pulau terlaur dan itu batas utamanya intinya negara harus detect," tuturnya

Sertifikasi pulau terluar ini harus dilakukan mengingat Indonesia memiliki 17.504 buah pulau berdasarkan data Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004. Sebanyak 7.870 pulau di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 pulau belum memiliki nama.

Beberapa oknum maupun pribadi banyak yang memanfaatkan pulau-pulau tersebut sebagai milik pribadi atau kelompok. Oleh karenanya diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini