nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

RAPBN 2019 Disetujui DPR, Ini Langkah Sri Mulyani Selanjutnya

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 12 Juli 2018 14:06 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 07 12 20 1921385 rapbn-2019-disetujui-dpr-ini-langkah-sri-mulyani-selanjutnya-vfMUVvfTUZ.jpg Foto: Sri Mulyani (Giri/Okezone)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang diusulkan oleh pemerintah. Keduanya nanti akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menyusun APBN 2019.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan persetujuan tersebut maka pemerintah bisa segera menyusun APBN 2019 dan akan dituangkan dalam nota keuangan. Nantinya nota keuangan tersebut akan dibacakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan DPR pada 16 Agustus 2018 nanti.

"Iya kan nanti dituangkan dalam nota keuangan 2019," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pemerintah juga akan memperhatikan catatan yang diberikan oleh para anggota dewan itu. Catatan tersebut akan dijadikan pedoman agar pemerintah bisa lebih berhati-hati lagi dalam menyusun APBN.

"Semua tadi yang disampaikan Banggar beserta catatannya akan kita perhatikan," ucapnya.

Utamanya adalah terkait bagaimana masalah utang yang terus menjadi perhatian anggota dewan agar pemerintah berhati hati. Selain itu juga catatan mengenai defisit anggaran agar diperhatikan, apalagi pada saat memasuki tahun politik.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna itu ada bebarapa catatan yang disampaikan oleh Anggota DPR. Pertama adalah mengenai pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan hanya sebesar 5,2-5,4% mengingat pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah tercapai.

 

Selanjutnya DPR meminta agar pemerintah menjaga nilai tukar rupiah. Mengingat pada saat ini nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sudah melebihi Rp14.000 per USD. Selanjutnya, DPR juga menganggap jika gini ratio tahun 2019 sebesar 0,375-0,380. Mengingat target gini ratio tahun 2018 adalah sebesar 0,38 sehingga memberikan signal bahwa APBN 2019 pro pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

"Jadi yang disampaikan tadi oleh Ketua Badan Anggaran, pimpinan badan anggaran, beserta catatan termasuk tadi masalah keseluruhan postur, utang, defisit, juga catatan mengenai anggaran pendidikan, transfer ke daerah itu merupakan bahan yang sangat penting bagi kita untuk menyelesaikan nota keuangan," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam RKP tahun 2019 pemerintah mengusung tema 'Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas'. Dalam RKP 2019, prioritas nasional pemerintaheliputi lima poin.

Pertama adalah pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Lalu ada pengurangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Selanjutnya ada peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktivitas lainya. Lalu yang keempat dan kelima adalah pemantapan ketahanan energi pangan dan sumber daya air, dan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

 

Sementara itu, untuk asumsi dasar RAPBN 2019, pertumbuhan ekonomi ditargetkan bisa tumbuh dikisaran 5,2%-5,6%. Lalu laju inflasi ditargetkan bisa 2,5%-4,5%.

Sementara nilai tukar rRpiah terhadap berada di kisaran Rp13.700 per USD hingga Rp14.000 per USD, kemudian tingkat bunga SPN-3 bulan di kisaran 4,6% hingga 5,2%. Untuk harga minyak mentah Indonesia ditargetkan USD60-70 per barel.

Kemudian untuk lifting minyak bumi di kisaran 722 ribu -805 ribu barel per hari. Dan terakhir lifting gas bumi berada di kisaran 1,2-1,3 juta barel per hari.

Sedangkan target pembangunan tingkat pengangguran berada di kisaran 4,8%-5,2%, angka kemiskinan berada di kisaran 8,5%-9,5%, gini rasio 0,38-0,39, lalu indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 71,98%

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini