nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Perang Dagang, Kepala BKPM: Jangan Sampai Kebijakan Kita Blunder

Ulfa Arieza, Jurnalis · Kamis 12 Juli 2018 15:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 07 12 320 1921421 soal-perang-dagang-kepala-bkpm-jangan-sampai-kebijakan-kita-blunder-cDIhh8Eg2w.jpeg Kepala BKPM Thomas Lembong (Foto: Ulfa/Okezone)

JAKARTA - Indonesia harus bersiap untuk menghadapi dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China, yang tidak hanya mengancam Indonesia tapi beberapa negara lainnya. Sebab, negara yang langsung terlibat perang tentunya akan mencari pasar baru untuk produk mereka, sehingga Indonesia harus meningkatkan kualitas produk ekspor maupun menjaga iklim investasi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, untuk menjaga iklim investasi di Indonesia pemerintah perlu mempertajam dan mempertegas regulasi investasi. Jangan sampai, investor menilai pemerintah aturan investasi di Indonesia terkesan rumit.

Defisit Neraca Perdagangan 

"Jangan sampai kita keluarkan permen atau kebijakan yang blunder karena sentimen lagi sangat peka atau sensitif," kata dia di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Lembong menyebut, salah satu bukti keseriusan pemerintah terhadap investor dan investasi adalah aturan tax holiday. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk memanfaatkan tax holiday sebagai amunisi untuk mempertahankan iklim investasi terutama saat perang dagang.

Baca Juga: Indonesia Akan "Perang Dagang" dengan Amerika? Ini 6 Fakta dan Pemicunya

"Jangan hitam putih, negara ini ditawari 20 tahun negara itu 30 tahun 40 tahun. Harus jernih dan jelas jangan ada abu-abunya," kata dia.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan iklim investasi saat perang dagang adalah kelancaran ekspor dan impor. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan kinerja bea dan cukai, lantaran banyak pelaku usaha baik yang memiliki akses penjualan dari dan ke luar negeri.

"Kelancaran bea cukai ekspor impor jadi pertimbangan investor," jelas Lembong.

BI Catat Surplus Neraca Perdagangan per Maret Turun 

Lembong menuturkan, insentif investasi saat ini akan difokuskan kepada sektor industri, sebab sektor industri menguasai 40% dari total investasi nasional. Hal tersebut telah melalui perundingan dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri terkait pada rapat terbatas di Istana Bogor pada Senin (9/7/2018) kemarin.

Di bawah komando Kementerian Perindustrian tengah didesain beberapa insentif khusus untuk pabrik dan industri baik hulu atau hilir, termasuk industri dasar berat atau hilir ringan.

"Kita harus berjuang all out dengan insentif paling agresif paling menarik perhatian investor karena negara pesaing melakukan hal yang sama," tukas dia.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini