51% Saham Freeport Selangkah ke Pangkuan Bumi Pertiwi, Ini yang Terjadi di Timika

ant, Jurnalis · Kamis 12 Juli 2018 16:25 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 07 12 320 1921475 51-saham-freeport-kembali-ke-pangkuan-bumi-pertiwi-ini-reaksi-pekerja-di-timika-YhbAWNNwYM.jpg Iring-iringan bus Freeport di Terminal Gorong-Gorong Timika. (Foto: Okezone)

TIMIKA - CEO Freeport McMoran Richard Adkerson sore ini akan mengembalikan 51% saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia. Apa reaksi pekerja di Timika?

Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (DPC SP-KEP) SPSI kabupaten Mimika mendesak manajemen PT Freeport Indonesia segera mempekerjakan kembali lebih dari 100 pekerja yang dirumahkan sementara (furlog) sejak Maret-April 2017.

Ketua DPC SP-KEP SPSI Mimika, Aser Gobay, di Timika, mengatakan, manajemen PT Freeport tidak perlu meminta Kementerian Tenaga Kerja maupun Dinas Tenaga Kerja, baik Provinsi Papua maupun kabupaten Mimika untuk memediasi persoalan lebih dari 100 karyawan yang dinyatakan furlog oleh perusahaan.

"Perusahaan seharusnya memanggil karyawan yang terkena furlog itu untuk bekerja kembali. Mereka kan hanya dirumahkan sementara. Perusahaan mengapa harus menggunakan mediator dari Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja untuk memediasi hal ini. Ini aneh dan di luar aturan," katanya.

Baca Juga : Serahkan Saham Freeport, Bos Adkerson Pakai Batik Cokelat Temui Sri Mulyani

Aser yang juga anggota DPRD Mimika itu mengatakan beberapa hari lalu kuasa hukum PT Freeport mengajukan persoalan karyawan furlog itu ke Dinas Tenaga Kerja Mimika untuk dimediasi.

Terhadap persoalan itu, Dinas Tenaga Kerja Mimika menganjurkan kepada perusahaan untuk mempekerjakan kembali lebih dari 100 karyawan yang terkena keputusan furlog sejak Maret-April 2017.

Dia pesimistis bahwa Dinas Tenaga Kerja Mimika memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menekan manajemen PT. Freeport agar bisa mempekerjakan kembali lebih dari 100 karyawan yang terkena furlog itu.

Aser menilai, perusahaan sebetulnya bisa mempekerjakan kembali lebih dari 100 karyawan yang terkena furlog, sebab di sisi lain perusahaan melakukan perekrutan secara besar-besaran karyawan outsourcing dari luar Papua.

"Ada apa sehingga manajemen PT Freeport tidak mau mempekerjakan kembali 100 lebih karyawan furlog, tetapi malah melakukan perekrutan gila-gilaan karyawan outsourcing dari luar Papua. Ini pelanggaran berat," katanya.

Baca Juga : Negosiasi Freeport Capai Titik Temu Setelah Melalui Lika-liku Panjang

Dia meminta pemerintah untuk mengawasi seluruh kebijakan yang diambil oleh manajemen PT Freeport dan perusahaan subkontraktor terkait rekrutmen tenaga kerja. Perusahaan tidak boleh melakukan tindakan di luar dari yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Menurut dia, sejak furlog oleh manajemen PT Freeport pada Maret-April 2017, lebih dari 100 karyawan hingga kini hanya menerima gaji pokok saja.

(Bos Adkerson datangi Gedung Kementerian Keuangan dengan baju batik, mengembalikan 51% saham Freeport. Foto: Okezone)

Keputusan manajemen PT Freeport melakukan furlog kepada ratusan karyawan sejak Februari-April 2017 itu memicu aksi mogok sekitar 8.300 karyawan permanen Freeport dan perusahaan subkontraktornya.

Sejumlah karyawan furlog yang lainnya sudah menyelesaikan permasalahan hubungan industrial mereka dengan pihak manajemen Freeport dengan menerima tawaran pensiun dini.

Juru bicara PT Freeport, Riza Pratama belum bisa dimintai tanggapannya terkait penyelesaian masalah lebih dari 100 karyawan yang terkena furlog tersebut.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini