nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Freeport Sepakat 51% Saham Dikuasai Inalum

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 12 Juli 2018 17:11 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 07 12 320 1921514 freeport-sepakat-51-saham-dikuasai-inalum-qWBnUqi6wO.jpg Foto: Tanda Tangan HoA Freeport (Feby/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi memiliki 51% saham Freeport Indonesia. Hal tersebut menjadi kesepakatan melalui penantangan Head of Agreement (HoA) antara Inalum, Freeport McMoran dan Rio Tinto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, HoA ini merupakan langkah maju dan strategis dalam mewujudkan kesepakatan pemerintah dengan Freeport Indonesia dengan Freeport McMoran yang telah dilakukan pada 27 Agustus 2017.

 

Adapun kesepakatan waktu itu, diumumkan pokok landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia berupa perubahan status menjadi IUPK dan bukan dalam bentuk KK.

Divestasi 51% untuk kepemilikan nasional Indonesia, Freeport Indonesia sepakat membangun smelter di dalam negeri. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara melalui KK dan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun atau maksimal 2041.

"Untuk mendukung itu semua, hari ini kita sepakat menandatangani HoA pada 12 Juli 2018," ucap Sri Mulyani di Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Sebenarnya, lanjut Sri Mulyani, untuk mendukung divestasi saham 51%, telah dilakukan penandatangan perjanjian dengan Pemerintah Daerah Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, 12 Januari 2018. Di mana Pemda bersama-sama Kabupaten Mimiki memiliki hak atas saham Freeport Indonesia sebesar 10%.

 

Dalam hal mendukung peningkatan penerimaan negara sesuai diamantakan pasal 169 UU Nomor 4 2009 tentang Minerba, Kemenkeu melakukan upaya untuk dapat memastikan bahwa pengenaan tarif dan penerimaan negara dalam bentuk IUPK dapat memenuhi pasal tersebut. Termasuk memastikan tersedianya regulasi bagi semua investor dalam rangka kewajiban penerimaan negara.

"Kemudian untuk pemberian izin melalui penerbitan IUPK OP berdasarkan ketentuan pasal 48 UU Minerba berikan kepastian hukum pemegang usaha. Harapan pemerintah dengan pemberian stabilitas di samping meningkatkan penerimaan juga jadi komitmen pemerintah dalam jaga iklim pasti dan kondustf," ujarnya.

Dengan ditantangani HoA yang baru saja dilakukan, pemerintah berharap apa yang telah dicapai dalam proses divestasi sebagaimana ditandatangan oleh Inalum dengan Freeport McMoran.

"Diharapkan partnership Freeport, baik juga Pemda akan mampu meningkatkan kepastian operasi serta kualitas industri dengan demikian akan dapat makin mensejahterakan masyarakat Papua dan Indonesia," tuturnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini