nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Catat, Ini 4 Kesepakatan Penting Freeport, Rio Tinto dan Pemerintah Indonesia

Feby Novalius, Jurnalis · Jum'at 13 Juli 2018 14:21 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 07 13 320 1921906 catat-ini-4-kesepakatan-penting-freeport-rio-tinto-dan-pemerintah-indonesia-WNLSYrosx4.jpg Ilustrasi Freeport (Foto:Reuters)

JAKARTA - Pemerintah akhirnya menjadi pemilik mayoritas Freeport Indonesia setelah ditandatangani Head of Agreement (HoA) antara Inalum, Freeport McMoran dan Rio Tinto. Dengan hal ini proses akuisisi 51% saham Freeport ke Indonesia pun dimulai.

Berikut kesepakatan HoA yang ditandatangi Inalum dengan Freeport :

Inalum mesti membayar USD3,85 miliar untuk menguasai 51% saham Freeport. Di mana sebesar USD3,5 miliar untuk membayar participating interrest Rio Rinto di PTFI sebanyak 40% dan saham Indocopper Investama. Sedangkan sisanya untuk membayar saham Freeport.

Sepakat! Divestasi Saham PT Inalum di PT Freeport Indonesia 51%

Dengan penandatanganan pokok-pokok perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) menandai tuntasnya rangkaian perundingan antara pemerintah dengan PTFI terkait keberlangsungan kegiatan operasinya di Indonesia.

Adapun empat poin utama perundingan telah tuntas disepakati dan akan menjadi milestone pengembangan PTFI ke depan. Pertama, divestasi saham sebesar 51% untuk kepemilikan peserta Indonesia, sesuai Kontrak Karya dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Sepakat! Divestasi Saham PT Inalum di PT Freeport Indonesia 51%

Kedua, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun. Ketiga, stabilitas penerimaan negara, sesuai Pasal 169 dalam UU Minerba, peralihan Kontrak Karya PTFI menjadi IUPK akan memberikan penerimaan negara yang secara agregat lebih besar daripada penerimaan negara melalui Kontrak Karya dan keempat, perpanjangan operasi Produksi 2x10 tahun, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Setelah PTFI menyepakati empat poin di atas, maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga tahun 2041.

(feb)

(rhs)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini