nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ingin Inflasi 1%, Presiden: Kepala Daerah Jangan Cuma Duduk Manis di Kantor

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 26 Juli 2018 14:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 07 26 20 1927643 ingin-inflasi-1-presiden-kepala-daerah-jangan-cuma-duduk-manis-di-kantor-KBI4PNHYtt.jpg Presiden Jokowi (Foto: Antara)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo berharap agar angka inflasi Indonesia bisa turun terus setiap tahunya. Bahkan dirinya mengidamkan angka inflasi Indonesia bisa 1% layaknya negara-negara maju. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada semua pihak untuk bersama sama melakukan upaya pengendalian inflasi agar target tersebut bisa tercapai. Khususnya kepada kepala daerah baik Gubernur Wali Kota DNA Bupati di daerah untuk mengawasi inflasi di daerah.

"Saya melihat hasil ini sudah baik. Tapi kita ingin sekali target kita semakin tahun semakin rendah semakin rendah semakin rendah," ujarnya dalam acara Rakornas TPID, di Hotel Grand Sahid ,Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Presiden Instruksikan Kepala Daerah Permudah Izin Investasi Berorientasi Ekspor 

Secara khusus, Jokowi meminta kepada kepala daerah untuk turun gunung langsung memastikan pasokan di daerah terjaga. Khususnya pasokan pangan yang dinilainya masih menjadi faktor utama tingginya angka inflasi.

“Tolong betul betul kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang berkaitan dengan pasokan. Terutama yang berkaitan dengan pangan. Dilihat betul," ucapnya.

Menurutnya, sudah tidak zamannya kepala daerah hanya terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang bekerja hanya di kantor saja. Saat ini sudah saatnya kepala daerah meninjau langsung bagaimana kondisi daerahnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Kalau Neraca Perdagangan Surplus, Kita Tinggal Kipas-Kipas

"Kita ini sering terjebak dalam rutinitas yang administratif, tanda tangan kebijakan, tanda tangan-tanda tangan lapangannya tidak sering dipantau. Tolong lihat angka-angka inflasinya naik atau turun," jelasnya.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut dengan turun gunung langsung meninjau pasokan, kepala daerah bisa tahu apa yang menjadi penyebab tingginya inflasi di daerahnya. Apabila ada masalah di infrastruktur, maka pemerintah pusat akan siap untuk membantunya.

"Problemnya di mana pasokan atau distribusi atau infrastruktur yang jelek semua harus tahu. Pasokan kalau kurang misalnya kalau kurang misalnya beras tahu berasnya kurang," jelasnya.

Presiden Instruksikan Kepala Daerah Permudah Izin Investasi Berorientasi Ekspor 

Kepala Daerah juga dituntut untuk lebih aktif dalam mencari pasokan-pasokan pangan. Misalnya dengan melakukan kerjasama perdagangan antar daerah yang defisit dengan daerah yang mengalami surplus pangan.

"Cek provinsi mana yang surplus. Misalnya, Jawa Timur bel Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo untuk kirim misalnya ke yang kurang di provinsi mana. Yang surplus di Sulawesi Selatan telepon Gubernur Sulawesi Selatan. Kalau telepon kurang mantap, datangi. Paling terbang satu jam setengah, kirim beras ke provinsi saya," Jokowi.

"Bupati wali kota sama harus seperti ini kalau ingin rakyat menikmati harga yang terkendali. Jangan inflasi sudah tinggi enggak ngerti, duduk manis di kantor," imbuhnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini