Realisasikan Rumah DP 0 Rupiah, Pemprov DKI Ajukan Dana Rp13,1 Triliun

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 26 Juli 2018 12:42 WIB
https: img.okezone.com content 2018 07 26 470 1927600 realisasikan-rumah-dp-0-rupiah-pemprov-dki-ajukan-dana-rp13-1-triliun-UzBqTvdxYc.jpg Pembangunan Perumahan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan program rumah DP 0 Rupiah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,1 triliun dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2017.

Kebijakan tersebut menyusul diparipurnakannya Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 kemarin.

“Pemprov DKI akan memaksimalkan dana Silpa sebesar Rp13,1 triliun untuk program rumah DP 0 Rupiah di beberapa lokasi. Akan diajukan saat pembahasan APBD Perubahan 2018. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih menyusun rancangan kegiatan pemerintah daerah (RKPD) APBD Perubahan,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Saefullah menjelaskan, pembangunan rumah DP 0 Rupiah pada 2018 bukan hanya dilakukan di Pondok Kelapa. Sejumlah lokasi yang telah di siapkan antara lain di depo light rail transit (LRT) di Jalan Pegangsaan II, Jakarta Utara dan Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur. Nantinya, lanjut Saefullah, Pemprov DKI akan meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun rusunami yang akan masuk ke dalam skema pembiayaan DP Rp0.

Menurut dia, Jumlah unit yang akan dibangun oleh badan usaha milik daerah (BUMD) DKI itu terbilang cukup banyak sehingga diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan, khususnya hunian bagi masyarakat kelas menengah Ibu Kota.

“Di Depo LRT Pegangsaan saja, rencananya akan dibangun lima tower dengan total 1.200 unit. Saya kira jumlah ini cukup signifikan dan akan di ker jakan oleh Jakpro,” ungkapnya.

Selain itu, kata Saefullah PT Jakpro juga memiliki lahan di Jalan Ahmad Yani seluas 3.000 m2 dan beberapa lokasi di kawasan Rorotan, Jakarta Utara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun lebih banyak unit rumah DP Rp0.

Kendati demikian, dia belum bisa menjabarkan berapa dana yang di siapkan untuk pembangunan rusunami DP Rp0 pada tahun ini yang di ambil dari Silpa. “Untuk anggarannya, kami akan rapatkan terlebih dahulu. Ini kan baru disetujui, butuh sekitar 2-3 hari akan diselesaikan di internal eksekutif,” ungkapnya.

(feb)

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menugaskan PD Pembangunan Sarana Jaya untuk membangun proyek percontohan rusunami DP Rp0 di Jakarta Timur yang diberi nama Klapa Village. PD Pembangunan Sarana Jaya Menggandeng PT Totalindo Eka Persada Tbk Sarana Jaya memiliki porsi mayoritas dalam kerja sama operasional (KSO) dengan Totalindo, yakni 75%.

Keduanya akan membangun dua tower hunian di lahan 1,4 ha di mana satu tower dengan kapasitas 703 unit dengan klasifikasi tipe 21 dan tipe 36. Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono akan melihat terlebih dahulu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Peru bah an 2018.

Menurutnya, dari situlah RKPD bisa terlihat, apakah program DP 0 Rupiah masuk dan bagaimana pengalokasiannya. “Kita tidak bisa menyatakan setuju atau tidak setuju penggunaan Silpa 2017 untuk program DP 0 Rupiah sebelum melihat RKPD-nya,” ujarnya.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Fraksi PDI Per juangan terhadap program DP 0 Rupiah, kata Gembong, masih belum jelas arahnya. Mulai peruntukan hingga skema pembiayaannya. Apa lagi, pembangunan yang sudah di ground breaking di kawasan Pondok Kelapa tidak ber jalan.

Artinya, lanjut Gembong, DKI lebih baik mematangkan terlebih dahulu kajian program DP 0 Rupiah sehingga pengalokasi anggaran tidak menjadi Silpa kembali. “Dalam pandangan yang kami sampaikan terhadap LKPJ APBD 2017, jangan sampai Silpa 2018 lebih besar daripada 2017. Nah, kalau tidak jelas programnya, ya jadi Silpa lagi,” tegasnya. (Bima Setiyadi).

(feb)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini