nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Presiden Jokowi Minta Daerah Buka Investasi Orientasi Ekspor

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 27 Juli 2018 11:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 07 27 320 1928084 presiden-jokowi-minta-daerah-buka-investasi-orientasi-ekspor-Poj7rMh08j.jpg Presiden Jokowi (Foto: Okezone)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk membuka investasi di daerah tanpa tebang pilih. Investasi tersebut terutama investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka mengatasi defisit neraca perdagangan.

”Ini yang masih harus kita carikan jalan keluarnya. Problem defisit transaksi berjalan, problem defisit neraca perdagangan. Kalau fundamental ini bisa kita perbaiki, kita akan menuju ke negara yang tidak terpengaruh gejolak ekonomi dunia,” ujarnya di hadapan ratusan kepala daerah se-Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Investasi Daerah (TPID) di Jakarta.

Dalam Rakornas TPID itu juga turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binhar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta sejumlah pejabat negara lainnya.

Presiden menyebutkan, telah menyampaikan urusan ekspor-impor kepada setiap kepala daerah. Apalagi dengan kondisi sekarang yang defisit, impor masih lebih banyak dibanding ekspor sehingga diperlukan ekspansi-ekspansi usaha.

Tampung Keluhan Setiap Daerah, Jokowi Undang Wali Kota se-Indonesia

Karena itu, Presiden Joko Widodo juga menitip pesan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota terkait urusan investasi berorientasi ekspor tidak ditunda-tunda. ”Kalau perlu jangan ada pembicaraan panjang lagi. Tutup mata, langsung suruh bangun investasi itu sebab ini yang kita butuhkan. Kalau perlu detik itu juga diselesaikan, jangan ditanya macam-macam. Jadi, besoknya langsung bangun,” ujarnya.

Kondisi tersebut juga harus didukung dengan sistem perizinan yang cepat. Pengurusan perizinan di pusat misalnya, akan melalui sistem online single submission (OSS).

”Sekarang di pusat sudah ada sistem OSS, yang mau kita urus yang pusat dulu. Namun, ini akan bisa masuk ke provinsi, kabupaten, dan kota,” jelasnya.

Selain mendorong investasi yang berorientasi ekspor di daerah, Presiden juga meminta setiap daerah memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk sektor pariwisata untuk menghasilkan devisa. Sektor ini terutama ditujukan kepada daerah-daerah yang menjadi incaran para wisatawan domestik dan asing.

Tampung Keluhan Setiap Daerah, Jokowi Undang Wali Kota se-Indonesia

”Saya kira kemarin kita sudah sampaikan sepuluh Bali baru. Namun, yang akan kita fokus memang baru Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Borobudur di Jawa Tengah, juga Toba di Sumatera Utara. Yang lain silakan berjalan, tapi kita fokus di situ dulu,” ucapnya.

Presiden juga menyoroti setiap daerah untuk mengejar target inflasi yang rendah. Menurut dia, hasil yang dicapai sudah semakin baik sebab target inflasi yang dicapai semakin rendah dari tahun ke tahun. Namun begitu, Presiden juga meminta kepada gubernur, wali kota, dan bupati untuk tidak terjebak dalam rutinitas yang administratif melalui kebijakan tanda tangan.

”Kita sering terjebak dalam rutinitas administratif kebijakan tanda tangan tanpa pernah memantau lapangan. Tolong lihat angka-angka inflasinya naik atau turun,” ungkapnya.

(feb)

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Indonesia telah menjadi negara yang kokoh dengan menjadi negara berpendapatan menengah sejak 73 tahun silam.

Presiden Instruksikan Kepala Daerah Permudah Izin Investasi Berorientasi Ekspor

”Selama tujuh tahun kita mampu menjaga perekonomian yang tumbuh dikisaran 4-5% per tahun. Inflasi berhasil dijaga masing-masing 3,35% pada 2015, 3,0% pada 2016 dan 3,01% pada 2017. Tentu ini sebuah sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan,” ungkapnya.

Presiden Instruksikan Kepala Daerah Permudah Izin Investasi Berorientasi Ekspor

Adapun rangka menjaga defisit transaksi berjalan, Darmin menyebutkan, perlunya penghematan impor melalui penerapan B20 atau pemanfaatan bio diesel dengan campuran minyak solar dan minyak sawit 20% untuk non-public service obligation (PSO) dan non-PSO. Penerapan ini bertujuan untuk menekan kebutuhan impor dan peningkatan harga kelapa sawit.

”Dengan melaksanakan B20 untuk PSO dan non-PSO paling tidak ada dampak positifnya, yakni penghematan devisa. Kalau penerapannya sudah full kita bisa hemat USD5,5 miliar dalam setahun,” pungkasnya. (Ichsan Amin).

(feb)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini