nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Grab Naikan Tarif Jadi Rp2.300/Km hingga Tol Desari Batal Resmikan

Feby Novalius, Jurnalis · Sabtu 11 Agustus 2018 09:07 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 08 10 320 1934935 grab-naikan-tarif-jadi-rp2-300-km-hingga-tol-desari-batal-resmikan-LaPUexHACV.jpg Ilustrasi Grab (Foto: Okezone)

JAKARTA - Grab Indonesia menjawab aspirasi perwakilan sejumlah grup pengemudi ojek online dengan menaikan argo minimum. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesejahteraan dan produktivitas mitra pengemudi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih belum bisa meresmikan jalan Tol Depok - Antasari (Desari). Pasalnya, masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan.

Pemerintah akan mengirimkan tim untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) menyusul sanksi yang diberikan kepada Indonesia senilai USD350 juta atau sekitar Rp5 triliun. Tim ini akan mengkaji masalah ketidaksepakatan AS terhadap kebijakan Indonesia dalam perdagangan

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Grab Naikan Tarif Jadi Rp2.300/Km, Minimal Argo Rp7.000

Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, peningkatan produktifitas mitra dihasilkan melalui kombinasi antara penyesuaian tarif serta teknologi untuk mendorong produktifitas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peningkatan pendapatan dan tarif yang telah dilakukan dalam tiga bulan terakhir.

Ada Kuda Lumping pada Aksi Damai Ojek Online di Patal Senayan Jakarta

Pendapatan mitra GrabBike, direview secara berkala telah mengalami peningkatan sebesar 12% per bulan dalam tiga bulan terakhir melalui peningkatan layanan GrabBike, GrabExpress dan GrabFood.

“GrabBike telah menaikkan argo minimum setiap perjalanan dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 sehingga telah menaikkan tarif per km dari Rp1.600 menjadi Rp2.300 untuk perjalanan jarak pendek,” ujarnya dalam keterangan resmi Grab Indonesia, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Melalui peningkatan teknologi berdasarkan masukan mitra pengemudi aktif, GrabBike telah meningkatkan rata-rata tarif per km secara berkala jauh di atas Rp2.000.

Aksi Damai di Depan Gedung DPR, Pengemudi Ojek Online Bawa Bendera Merah Putih

Ridzki mengatakan, Grab sangat menghargai dan berterima kasih atas setiap aspirasi perwakilan mitra pengemudi yang disampaikan secara damai dan dalam koridor hukum, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perwakilan mitra pengemudi dan manajemen Grab pun telah terlibat dalam berbagai forum diskusi, di mana telah dipahami bahwa kenaikan tarif secara drastis dan terlalu tinggi berpotensi membahayakan pendapatan mitra pengemudi, karena penumpang akan membandingkan tarif tersebut dengan moda transportasi lain.

“Dukungan Grab sebagai official mobile platform partner Asian Games 2018 merupakan wujud komitmen jangka panjang kami terhadap Indonesia. Bersama dukungan para mitra pengemudi, kami siap menyukseskan Asian Games demi menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.

(feb)

Jalan Tol Depok-Antasari Belum Bisa Diresmikan, Kenapa?

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ mengatakan, masih ada beberapa penyelesaian fisik yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Kementerian PUPR masih belum bisa memastikan kapan tepatnya jalan Tol Desari tersebut diresmikan.

"Tinggal penyelesaian fisiknya," ujarnya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Penyelesaian fisik yang dimaksud adalah tunnel yang ada di simpang susun belum sepenuhnya rampung. Sehingga terlebih dahulu dibereskan sebelum akhirnya bisa diresmikan.

Seluruh Konstruksi Tol Desari Kelar Dikerjakan Bulan Ini

Selain itu, lanjutnya, ada beberapa titik di sisi kiri dan kanan jalan tol yang masih berantakan. Sehingga, pihaknya belum bisa menurunkan tim untuk melakukan uji kelayakan tol sebagai syarat pengoperasian jalan tol.

"Belum, masih di atas, tunnel kan belum beres, tunnel yang di simpang susun. Masih belum selesai," ucapnya.

Seluruh Konstruksi Tol Desari Kelar Dikerjakan Bulan Ini

Herry melanjutkan, jika nantinya sudah rampung, pihaknya segera melakukan uji kaya operasi pada jalan tol tersebut. Setelah itu barulah pemerintah menyiapkan tanggal untuk pengoperasian jalan Tol Desari tersebut.

"Belum waktunya, kalau janjinya kemarin kan akhir Juli, di luar itu ada beberapa pekerjaan beutifikasi di tempat-tempat tertentu yang kalau saya lihat belum selesai. Kalau tunnel nanti memang sudah selesai harusnya bisa turun," Jelasnya.

  (feb)

Indonesia Digugat Rp5 Triliun, Pemerintah Kirim Tim ke AS

Pemerintah akan mengirimkan tim untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) menyusul sanksi yang diberikan kepada Indonesia senilai USD350 juta atau sekitar Rp5 triliun. Tim ini akan mengkaji masalah ketidaksepakatan AS terhadap kebijakan Indonesia dalam perdagangan.

Seperti diketahui, AS tengah meminta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memberikan sanksi kepada Indonesia karena Indonesia dianggap mengabaikan keputusan sidang WTO pada November 2017 lalu.

Darmin Nasution dan Yasonna Bicara Perbaikan Iklim Usaha dan Revitalisasi Hukum

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Darmin Nasution menjelaskan, Negeri Paman Sam itu menilai perubahan aturan pada Peraturan Menteri Perdagangan dan Pertanian soal holtikultura tak sesuai dengan harapan mereka. Maka, perlu dilakukan duduk bersama untuk lakukan negoisasi.

"Kalau sudah begitu, kita perlu duduk lagi dengan mereka. Ini bukan main pandang-pandangan saja. Kalau sudah begini yang paling betul adalah tidak sekadar dengan surat. Kita kirim tim, persisnya di mana sih yang enggak sepakat," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Darmin Nasution dan Yasonna Bicara Perbaikan Iklim Usaha dan Revitalisasi Hukum

Di sisi lain, perubahan peraturan setingkat menteri itu akan dihubungkan dengan pengubahan Peraturan Pemerintah dan undang-undang, maka perlu waktu hingga 2020. Hal ini bahkan sudah diketahui oleh AS.

"Mereka tahu itu perlu waktu, 2019 dan 2020. Enggak bisa sekarang. Ini bukan kebijakan umum, tapi kata-katanya yang mana sih (yang keberatan dalam permen), ini urusan aturan," jelasnya.

Dalam hal ini pemerintah akan meneliti satu per satu keberatan AS, sehingga tidak hanya menguntungkan bagi Negara Paman Sam tersebut. "Nanti kita lihat, masuk akal apa enggak. Kalau emang masuk akal ya kita ubah. Wong ini peraturan menteri doang," katanya.

(feb)

1 / 3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini