nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Strategi Buat Rencana Detail Tata Ruang di 200 Daerah

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 10 Agustus 2018 15:09 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 08 10 470 1934693 strategi-buat-rencana-detail-tata-ruang-di-200-daerah-PcGpvNk5AB.jpg ILustrasi Penataan Kota (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tengah mendorong agar pemerintah daerah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perkotaan. Tak tanggung-tanggung, sekitar 200 kota dan kabupaten ditargetkan bisa memiliki RDTR pada tahun ini.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Indonesia Bernardus Djonoputro mengatakan, untuk mengejar target pemerintah perlu melakukan beberapa hal. Salah satunya, bagaimana ketersediaan peta dan data yang harus diambil langsung dari lapangan.

"Pertama adalah ketersediaan peta, ini penting karena menjadi basis perencanaan RDTR-nya sendiri maupun interfacenya dengan OSS," ujarnya di Liberta Hotel Kemang, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Menurutnya, saat ini peta yang ada masih one map policy yakni 1:50.000. Padahal RDTR harus berada di angka 1:5.000.

Penataan Infrastruktur Jelang Asian Games 2018

"Peta itu enggak bisa bikin yang kecil terus fotocopy. Penyusunan RDTR," ucapnya.

Selanjutnya, lanjut Bernardus mengatakan, pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri khusus untuk melakukan percepatan. Sebab menurutnya, akan sangat lama mengurus RDTR yang menyisakan waktu 5 bulan saja.

Sebab dalam pembuatan RDTR harus melalui beberapa proses dan yang paling utama dan mendapatkan banyak sorotan adalah lamannya proses di DPRD.

KAI Dapat Anggaran Rp1,3 T buat Perawatan Sarana dan Infrastruktur Perkeretaapian

"Pemerintah harus menyusun apakah itu permen atau Perpres khusu untuk proses percepatan ini. Karena ini menyangkut multi stekholder menyangkut Pemda dan mencakup koordinasi multisektor dari BPN dan PU. Jadi harus ada aturan khusus," jelasnya.

Hal yang terakhir adalah management dari keseluruhannya. Menurutnya, jika management tersebut bisa berjalan dengan lancar maka sudah dipastikan pemerintah akan dengan mudah mengejar target tersebut.

Meskipun tidak semuanya tidak terealisasi, karena meskipun ada percepatan sekalipun, dirinya memperkirakan hanya akan ada 50 atau 100 daerah saja yang bisa memiliki RDTR pada tahun ini.

"Manajemen percepatan penyusunan yang sangat teknis ini harus melibatkan ahlinya. Karena yang bertanggung jawab ya profesi itu. Sementara perencanannya disertifikasi oleh IAP. Jadi pemerintah harus bekerjasama dengan asosiasi profesi kalau tidak kesempatan ini akan bubar," jelasnya.

(feb)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini