Keterbatasan Dana hingga Jangkauan Jadi Masalah Penyediaan Rumah

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 23 Agustus 2018 16:49 WIB
https: img.okezone.com content 2018 08 23 470 1940401 keterbatasan-dana-hingga-jangkauan-jadi-masalah-penyediaan-rumah-lL9A3Hxs1W.jpg Dirjen Penyedia Perumahan Khalawi (Foto: Taufik/Okezone)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan sejumlah masalah dalam rangka penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid menyatakan ada beberapa macam masalah penyediaan perumahan di Indonesia. Di antaranya backlog perumahan berdasarkan konsep penghunian sebanyak 7,6 juta unit pada tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019.

"Sementara backlog perumahan berdasarkan konsep kepemilikan rumah sebanyak 11,4 juta unit tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 6,8 juta unit pada tahun 2019," kata Khalawi di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Dia menjelaskan, tantangan dalam mendapatkan rumah layak huni dengan harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dihadapi seperti, tingkat keterjangkauan MBR (affordability) masih rendah baik membeli dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni.

Dia menuturkan, untuk ketersediaan dana, pola atau skema pembiayaan perumahan bagi MBR terbatas, akses MBR (accessibility) ke sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) masih terbatas.

 

"Jadi, sumber dana (sustainability) pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang (maturity mismatch)," ungkapnya.

Maka itu, tutur dia, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mencanangkan Program Satu Juta Rumah pada tanggal 29 April 2015 di Ungaran, Jawa Tengah.

"Program satu juta rumah, adalah adalah gerakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang perumahan, perbankan, perusahaan swasta untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia," pungkasnya.

 

(feb)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini