nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani: Anggaran Bansos Naik untuk Kurangi Kemiskinan

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 28 Agustus 2018 18:56 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 08 28 20 1942692 sri-mulyani-anggaran-bansos-naik-untuk-kurangi-kemiskinan-z2QwHN8GiK.jpg Uang Rupiah. Foto: Ilustrasi Shutterstock

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyinggung kenaikan anggaran dalam bantuan sosial di tahun 2019. Hal ini dikaitkan dengan momen tahun politik yakni Pilpres di 2019.

Hal tersebut sempat disampaikan Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna hari ini, dengan agenda terkait RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan. Di mana fraksi ini meminta dalam penyaluran bansos harus menggunakan label yang menyatakan 'uang rakyat' agar tak dipolitisasi.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penyaluran bansos dengan anggaran yang meningkat, memang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Kata dia, ini sebagaimana yang juga diminta DPR dalam sidang paripurna tersebut, untuk pemerintah bisa mengurangi kemiskinan.

Pemprov DKI Targetkan Angka Kemiskinan Ibu Kota Turun Satu Persen 

"Jadi itu konsisten yang kita lakukan (memberi bansos)," ujarnya usai megikuti rapat paripura di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Di sisi lain, pihaknya juga dikatakan akan memperbaiki kinerja perekonomian dalam negeri. Sehingga hal ini akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Serta hati-hati dan harus waspada kita juga lakukan. Jadi sesuai lah sama yang kita lakukan," tukasnya.

Soal menggunakan label 'uang rakyat', lanjut Bendahara Negara tersebut, pihaknya selalu mempublikasi bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang lah uang rakyat.

Pemprov DKI Targetkan Angka Kemiskinan Ibu Kota Turun Satu Persen 

"Di dalam media sosial Kemenkeu selalu disampaikan ini uang kita, uang rakyat," ucapnya.

Menurutnya, selama ini penyaluran bantuan sosial sudah ditargetkan pada kriteria masyarakat yang memang membutuhkannya. "Kriteria yang selama ini dipakai secara konsisten antara pemerintah ke pemerintah lain. Jadi menurut saya enggak perlu khawatir terhadap hal itu," kata dia.

Untuk diketahui, pada tahun 2019, anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp31 triliun. Nilai tersebut meningkat tajam hingga Rp14 triliun ketimbang jumlah anggaran tahun 2018 yang mencapai Rp17 triliun. Adapun jumlah penerima PKH di tahun 2018 dan 2019 yakni 10 juta keluarga di masing-masing tahun.

Sedangkan untuk, penerima bansos Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 2019 sebanyak 96,8 juta jiwa. Meningkat dari tahun 2018 yang sebanyak 92,4 juta jiwa.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini