nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani: Impor Barang Mewah Sama Sekali Tidak Penting

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 06 September 2018 08:38 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 09 06 20 1946708 sri-mulyani-impor-barang-mewah-sama-sekali-tidak-penting-eyrCSB8jsw.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Okezone

JAKARTA - Pemerintah telah menaikkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 kepada 1.147 barang konsumsi impor.  210 item komoditas tarif PPh 22 naik dari 7,5% menjadi 10%, 218 item komoditas tarif PPh 22 naik dari 2,5% menjadi 10% dan 719 item komoditas tarif PPh 22 naik dari 2,5% menjadi 7,5%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, dalam situasi seperti ini impor barang mewah, sama sekali tidak penting untuk Republik Indonesia. Selain barang mewah Indonesia juga mengimpor beberapa kebutuhan lain yang sebenarnya bisa didapatkan di dalam negeri.

"Beberapa di antaranya barang elektronik dan keperluan sehari hari seperti sabun, shampo, kosmetik, serta peralatan masak," kata Sri Mulyani di Kemenkeu, Rabu 5 September 2018.

Menkeu Sri Mulyani: Dengan UU PNBP Pemerintah Bisa Pangkas 70.000 Tarif Kementerian atau Lembaga 

Dia menjelaskan kenaikan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 kepada 1.147 barang konsumsi impor itu. Ada makanan dan minuman, 1.147 ada seperti teh, ikan dan shampo.

"Masa Indonesia penghasil teh, impor teh? Impor ikan, kopi, makarel kalengan. Kenapa tidak mancing di negeri sendiri? Ini suatu kesempatan. Masa shampo juga harus diimpor," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah hari ini melakukan kebijakan dalam rangka pengendalian defisit neraca transaksi berjalan. Di mana perkembangan perekonomian global saat ini telah memberikan dinamika yang tinggi terhadap neraca transaksi berjalan (current account) dan mata uang di banyak negara, termasuk Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani: Kinerja APBN 2018 Alami Perbaikan 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada semester I 2018, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia mencapai USD13.5 miliar, 2,6% terhadap PDB. Salah satu penyebab defisit transaksi berjalan adalah pertumbuhan impor 24.5% year to date, Juli 2018, yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor 11,4% year to date Juli 2018.

"Jadi, pemerintah memandang perlu untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Untuk itu. Kita (Pemerintah), menjalankan sejumlah bauran kebijakan," kata Sri Mulyani.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini