nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tugas Menko Darmin Cs Bangun Kembali Ekonomi Lombok Pasca-Gempa

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 10 September 2018 12:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 09 10 320 1948469 tugas-menko-darmin-cs-bangun-kembali-ekonomi-lombok-pasca-gempa-O5dAxRur3V.jpg Foto: Rapat soal Lombok (Giri/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah menggelar rapat koordinasi penanganan gempa Lombok dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Rapat sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Dari pantauan Okezone, rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menteri Kesehatan Nilla Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei.

Dalam paparannya, Darmin Nasution mengatakan, para menteri langsung bergerak cepat ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres nomor 5 untuk penanganan bencana Lombok. Langkah awal adalah dengan melakukan koordinasi antar Menteri Koordinator.

 

Dari hasil koordinasi tersebut lanjut Darmin, pemerintah sepakat untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi kepada bangunan-bangunan yang menjadi penggerak perekonomian. Selain itu upaya pembangunan ulang alias rekonstruksi juga akan diprioritaskan pada bangunan yang menjadi penggerak aktivitas seperti sekolah, rumah sakit hingga rumah ibadah.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Menko PMK itu setelah ada kesepakatan bahwa akan disusun rencana aksi rehab dan rekon yang kemudian setelah itu baru menko ekonomi mulai masuk mengerjakan tugas-tugasya untuk memulihkan kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat," ujarnya dalam acara rapat koordinasi di Komplek Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Darmin menjelaskan, masing-masing tugas dari para Menteri Koordinator dalam mengkoordinasikan tugasnya. Pertama dimulai dari Menko PMK.

Adapun Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani adalah yang akan memimpin aksi penanganan tersebut lewat langkah koordinasinya. Sementara untuk pimpinan aksi dilapangan akan dipimpin oleh BNPB.

"Saya ingin menyampaikan sekaligus nanti. Dalam struktur pemerintahan menurut Inpres saya ingin sampaikan bahwa yang pertama Menko bidang pmk itu fungsinya untuk memfasilitasi pengkoordinasian percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana," jelasnya.

 

Sementara untuk Menteri Koordinator bidang Perekonomian akan mengkoordinasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian. Seperti bantuan untuk para korban hingga jumlah anggaran yang dibutuhkan. Sementara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman memiliki tugas untuk mengkoordinasikan apa saja yang akan dibangun dan rekonstruksi pada bangunan bangunan yang rusak,

Sementara yang terakhir Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan memiliki yangbterakiya dengan hukum. Seperti misalnya peraturan pemerintah untuk mempercepat rekonstruksi bangunan yang rusak di Lombok.

"Jadi memang kalau dilihat dalam pembicaraan kami di pemerintah tentu Menko Polhukam tersendiri bidang hukum, antara Menko PMK dan Menko Ekonomi yang koordinasi semua upaya percepatan rehabilitasi adalah Menko PMK, Menko Ekonomi lebih kepada koordinasi program prioritas kegiatan dalam rangka pemulihan ekonominya," ucapnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini