nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri Basuki: Bangun Rumah di Lombok Tanpa Kontraktor

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 10 September 2018 13:10 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 09 10 470 1948480 menteri-basuki-bangun-rumah-di-lombok-tanpa-kontraktor-ek55QT9Vhw.jpeg Penjelasan Pemerintah soal Perbaikan Pascagempa Lombok di DPR (Foto: Taufik/Okezone)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri rapat konsultasi soal tindak lanjut penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Gedung Nusantara II, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR dalam Inpres memiliki tanggungjawab untuk rehabilitasi dan rekonstruksi baik di cluster publik maupun cluster privat terkait gempa bumi di NTB tersebut.

"Dapat kami sampaikan, untuk fasilitas publik itu dilaporkan 1.266 rusak. Di mana yang sudah diverifikasi 419, 78 unit sedang dikerjakan. Yakni pendidikan 818 rusak, 380 terverifikasi, 54 sedang dikerjakan," kata Basuki, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Dia menjelaskan, bahwa rumah ibadah, masjid, mushola dan vihara, 381 dilaporkan rusak dan tujuh sedang dikerjakan. Rumah sakit dan puskesmas 15 sedang dikerjakan, dan pasar dua sedang dikerjakan.

"Untuk pembangunan perumahan ini konsepnya swakelola dengan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak)," jelasnya.

Sehingga masyarakat, lanjut dia, tidak menonton tapi gotong royong untuk mengerjakan rumahnya sendiri, sehingga akan lebih cepat daripada dikerjakan kontraktor.

"Jadi, tidak ada kontraktor untuk pembangunan rumah itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama sejumlah Kementerian dalam kabinet kerja menggelar rapat konsultasi untuk mendengar laporan penanganan bencana gemba bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat di Ruang Pansus C, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Saat membuka rapat, Fahri menyatakan rapat koordinasi ini untuk bertukar pikiran terkait penanganan korban gempa di Lombok.

"Rapat koordinasi ini adalah dalam rangka bertukar pikiran dan diselenggarakan secara terbuka," ungkap Fahri.

(Feb)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini