nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri ATR: Praktek Mafia Tanah Sulit Dibuktikan

Agregasi Kamis 13 September 2018 12:47 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 09 13 470 1949865 menteri-atr-praktek-mafia-tanah-sulit-dibuktikan-7yeGqjcte3.jpg Menteri ATR Sofyan Djalil (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menyebutkan pelebelan tentang praktik mafia tanah yang selama ini mengemuka ke publik sulit dibuktikan.

"Namanya mafia tanah itu kedengaran, ya kan, tapi kita enggak bisa buktikan sampai kemudian itu menjadi kasus," sebut Sofyan disela pembukaan Rembuk Nasional Pertanahan, Revitalisasi Hukum Pertanahan Indonesia digelar Institut Sembilan di hotel Claro Hotel Makassar, Sulawesi Selatan.

Dirinya mencontohkan, beberapa kasus, di Jakarta polisi telah menangkap sejumlah orang yang menggugat tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI. Dari kejadian itu melihat sekali bahwa ada orang mengajak berpura-pura menjadi ahli waris lahan tersebut. Sedangkan di Bekasi, juga didengarnya ada mantan lurah, mantan pejabat yang membuat surat keterangan kepemilikan tanah, tapi semua itu dilakukan itu tidak benar.

Menteri Sofyan Djalil-Komisi II DPR Duduk Bersama Bahas Penyelesaian Kasus Tanah

Kemudian, di Medan kasus Siamin-Sukardi, itu sudah di hukum enam tahun pada pengadilan setempat. Dan dalam prosesnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), itu juga disebut mafia tanah."Jadi, mafia tanah ini terdengar tapi kita gak bisa membuktikan sampai terbukti, sampai ditangkap oleh Kepolisian, Kejaksaan, sampai dibawa ke pengadilan," ulas mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut.

"Yang kita lakukan adalah mencegah supaya ke depan itu tidak terjadi lagi hal yang sama," ucap Sopyan optimistis berharap terjadi perubahan besar di masa depan.

Menteri Sofyan Djalil-Komisi II DPR Duduk Bersama Bahas Penyelesaian Kasus Tanah

Sementara dalam pidato pemaparannya saat pembukaan Rembuk Nasional Pertanahan, Sofyan menyampaikan ada 8.000 kasus terkait masalah pertanahan. Hal ini terkait dengan sengketa lahan dan pembebasan lahan. Dengan digodoknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Agraria pertanahan, harapannya nanti lahan untuk kepentingan umum tidak akan menjadi masalah, apabila seluruh tanah sudah didaftarkan. Ini bertujuan hal mengurangi terjadinya konflik.

"Kami berusaha dan berupaya mencegah konflik-konflik itu terjadi di masa datang. Sekarang ini kita selesaikan yang tercatat ada delapan ribuan kasus di seluruh Indonesia. Masalah sengketa ini telah menjadi perhatian publik tentunya," papar dia.

(Feb)

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini