nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fintech Sumbang 15% Pertumbuhan Pembiayaan, Ekonomi RI Bisa 6%

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 14 September 2018 12:23 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 09 14 320 1950369 fintech-sumbang-15-pertumbuhan-pembiayaan-ekonomi-ri-bisa-6-A0XpXILm4D.jpg Fintech (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA- Industri finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) memiliki potensi untuk menyumbang 15% dari total angka ideal pertumbuhan pembiayaan nasional. Diharapkan sektor fintech baru ini dapat mendorong target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.

Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6%, dibutuhkan pertumbuhan pembiayaan dari industri jasa keuangan sebesar 16% setiap tahunnya. Saat ini, lanjut dia, industri jasa keuangan konvensional sebelum kehadiran fintech baru bisa mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 13%.

Menurut Onny, jika dikembangkan secara optimal, fintech dapat menyumbang tambahan 2,5% pertumbuhan pembiayaan sehingga pertumbuhan pembiayaan perekonomian nasional mencapai 15,5% atau mendekati angka pertumbuhan pembiayaan ideal sebesar 16% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6%.

Dengan porsi 2,5% itu, fintech mampu berkontribusi 15% terhadap kebutuhan pembiayaan nasional untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. ”Untuk ekonomi tumbuh 6%, butuh kredit tumbuh 16%. Lihat kondisi sekarang ini, kredit hanya bisa tumbuh 13%. Nah untuk menutup kekurangannya adalah dengan lending (pembiayaan) digital,” ujar dia.

Bank Sentral, kata Onny, pada tahun ini akan menggenjot pertumbuhan fintech. Namun, akselerasi fintech tetap dijaga agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti lemahnya kualitas perlindungan konsumen atau gangguan terhadap stabilitas perekonomian. Dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia, Oktober 2018 mendatang, pembahasan tentang fintech akan menjadi isu utama dalam tema ekonomi digital.

Sementara itu, Bank Indonesia mendesak penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) luar negeri yang merambah pasar Indonesia harus menggandeng PJSP domestik dan memastikan setiap transaksi menggunakan denominasi rupiah. Hal itu ditegaskan Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko di Jakarta, menanggapi dua PJSP lintas batas (cross border) yang menjual jasa sistem pembayaran kepada turis asing di Bali. Pada beberapa waktu lalu, dua PJSP asing itu juga bekerja sama dengan merchant atau sektor usaha seperti hotel di Pulau Dewata dan menawarkan fasilitas pembayaran kepada turis asing.

”Yang belum kerja sama, itu sudah kami stop merchant-nya, sudah lapor kepada kami, sudah kami tegaskan,” kata Onny. Setelah BI melakukan tindakan tegas dengan menghentikan kerja sama antara merchant dan PJSP asing, Onny menyebutkan memang terdapat sejumlah PJSP asing yang langsung mengurus izin untuk bekerja sama dengan PJSP domestik. (Kunthi Fahmar Sandy)

(Feb)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini