nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Terdampak Gempa, Seleksi CPNS di Lombok Dapat Keistimewaan

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 19 September 2018 16:04 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 09 19 320 1952714 terdampak-gempa-seleksi-cpns-di-lombok-dapat-keistimewaan-DDd20eS2FD.jpg Ilustrasi: Foto Antara

JAKARTA - Pemerintah resmi mengumumkan formasi dan persyaratan untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 melalui portal SSCN. Adapun pendaftarannya rencanannya akan dibuka pada tanggal 26 September 2018 mendatang.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, pihaknya berencana memberikan keringanan kepada para korban gempa Lombok yang ingin menjadi abdi negara. Khususnya di wilayah Lombok bagian Utara yang terkena dampak cukup besar saat insiden gempa kemarin.

"Untuk daerah Lombok Utara memang akan ada perlakukan khusus tetapi tidak akan menyimpang dari ini," ujarnya saat ditemui di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

 

Adapun kebijakan tersebut nantinya masih akan didiskusikan dengan beberapa pihak terkait. Sebab, jangan sampai kebijakan tersebut justru menghambat proses seleksi CPNS 2018 dan merugikan daerah itu sendiri.

"Perlakuannya gimana kita sedang didiskusikan. Kita akan lakukan sesuatu yang khusus untuk Lombok," ucapnya.

Sebagai salah satu contoh yang akan diusulkan adalah menggunakan tenda-tenda darurat untuk tempat seleksi SKD maupun SKB teman teman di Lombok. Pasalnya Kantor BKN regional di sana yang rencanannya akan digunakan untuk tes strukturnya sedikit miring.

"Misalnya akan meminta bantuan tenda atau panggung outdoor ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Yang penting kesempatan putra-putri terbaik NTB tetap ada dan dijamin," jelasnya.

 

Sedangkan untuk kebijakan pengunduran jadwal tes untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum bisa terakomodir. Sebab menurutnya, meskipun Kementerian PUPR ikut serta dalam pembangunan Lombok pasca gempa, namun yang mengurusi masalah CPNS ini adalah bagian Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kalau untuk Kementerian masalah dispensasi itu masih bisa diatasi saya rasa," ucapnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini