nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dongkrak Kemudahan Berusaha Indonesia, Menko Darmin: Harus Radikal

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 01 November 2018 20:47 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 01 320 1972180 dongkrak-kemudahan-berusaha-indonesia-menko-darmin-harus-radikal-UXIANw9G8V.jpg Foto: Yohana Okezone

JAKARTA - Pemerintah menyatakan perlu program reformasi yang lebih fundamental dan radikal untuk bisa melakukan peningkatan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia.

Di mana laporan Doing Business yang dirilis Bank Dunia (World Bank/WB) menyebutkan EoDB Indonesia 2019 turun dari peringkat 72 ke peringkat 73.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, untuk meningkatkan skor Distance to Frontier (DTF) dan peringkat indikator yang menjadi penilaian Bank Dunia maka tidak bisa hanya dengan program reformasi yang hanya sekadar menghasilkan perubahan administratif dan prosedural.

"Tidak bisa hanya otak atik prosedur (perizinan) seperti dari 2 minggu turun jadi 1 minggu, tapi harus reformasi yang lebih mendasar, radikal. Seperti negara lain, dia merubah business proses secara mendasar," jelasnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Kamis (11/1/2018).

Baca Juga: Peringkat Kemudahan Berusaha RI Turun, Ini Penjelasan Pemerintah

Dia menyatakan, pemerintah memang sudah melakukan perubahan kemudahan berusaha yang radikal yakni dengan sistem online single submission (OSS). Namun sistem ini baru diluncurkan pada Juli 2018 sehingga baru akan berfungsi penuh pada Desember 2018.

"Jadi memang enggak bisa cuma otak atik prosedur, ini harus merombak bisnis prosesnya yang kemudian dituangkan dalam peraturan," jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemerintah perlu melakukan evaluasi dari sisi aturan dan bisnis proses, serta konsistensi aturan dengan implementasi.

"Kita perlu koordinasi misal perdagangan lintas batas, kita harus kerjasama dari sisi persepsi mereka. Jadi pelajarannya kalau kita memperbaiki, kita enggak bisa puas harus kita perbaiki lagi dan terus," ujarnya.

 Baca Juga: Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia Turun Satu Tingkat, Simak Penyebabnya

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyatakan, meskipun sudah ada perubahan dan perbaikan namun proses perizinan masih memakan waktu untuk berkutat pada administrasi.

"Masih kebanyakan waktu kita habis di admin, syarat-syarat, kertas, dan comply aturan. Maka untuk perubahan sistemik radikal perlu melakukan mega deal antar lembaga penegak dengan lembaga pelaku (bisnis)," kata dia dalam kesempatan yang sama.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini