nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jasa Perkapalan Sumbang Defisit Terbesar

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 15 November 2018 10:17 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 11 15 20 1978081 jasa-perkapalan-sumbang-defisit-terbesar-bnAIzwFMBp.jpg Ilustrasi: Foto Koran Sindo

JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyoroti sektor jasa perkapalan yang menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap defisit transaksi berjalan.

Jasa kapal ini salah satu penyumbang defisit terbesar di neraca jasa. Ketika kita melakukan ekspor, apa pun itu, dengan kapal asing, maka kita mendapat devisa hasil ekspor, namun di saat bersamaan kita juga membuang devisa,” ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta.

Baca Juga: Menko Darmin: Jangan Lupa, Sejak Merdeka Kita Selalu Defisit

Dia mengatakan, problema dalam ekspor dan impor, yaitu membutuhkan kapal yang memiliki jalur pelayaran langsung masuk dan ke luar negeri. Dengan kata lain, kapal tersebut haruslah kapal dengan skala menengah besar.

”Ini yang belum banyak dimiliki perusahaan besar di Indonesia. Jadi, kita tergantung pada kapal maskapai asing yang memang sudah lama sekali menguasai bidang itu,” kata Bambang.

Menurut dia, salah satu upaya mengatasi masalah tersebut adalah dengan memperkuat industri perkapalan di Tanah Air sehingga devisa yang dihasilkan bisa jauh lebih optimal.

 

”Selain itu, perlu diciptakan lebih banyak lagi rute langsung pelabuhan tujuan, apakah di Asia Timur, Eropa, maupun Amerika. Artinya pelabuhan ditingkatkan terus,” ujar Bambang.

 Baca Juga: Sri Mulyani: Defisit Transaksi Berjalan Bukanlah Sebuah Dosa

Terpisah, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Eddy Kurniawan Logam mengatakan, saat ini industri galangan kapal sedang giat-giatnya mengembangkan industri turunan dari pabrikan kapal di dalam negeri.

Meski begitu, industri galangan kapal di dalam negeri harus mendapat sokongan pemerintah. ”Sebab saat ini memang kita akui penggunaan komponen pembuatan kapal itu masih sangat besar dari impor komponen nya yang bisa mencapai 70%. Akan tetapi, kalau kita konsisten yang artinya pesanan kapal terus berdatangan, saya kira bukan tidak mungkin bisa menciptakan industri turunan yang baru,” ucapnya.

Menurut Eddy, kualitas pabrikan kapal dalam negeri tak kalah dengan kualitas pabrikan kapal negara lain. Apalagi, Indonesia sebagai negara maritim yang kuat sewajarnya punya industri maritim yang bisa diandalkan.

”Salah satunya tentu ada pada industri galangan kapal ini. Dan, itu tidak akan bisa berkembang kalau pemerintah tidak mendukung. Sejauh ini kita sudah membuat roadmap bagaimana industri ini ke depan bisa menciptakan industri kecil yang lain,” ungkapnya.

 Baca Juga: Defisit Transaksi Berjalan Berpotensi Membengkak, Ini Penyebabnya

Dia menambahkan, penggunaan kapal-kapal impor juga harus dibatasi seiring dengan asas cabotage. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu mengeluarkan regulasi yang ketat, mengenai penggunaan kapal-kapal impor.

”Sebab asas cabotage juga sudah ada. Akan lebih baik lagi kalau bukan hanya kapal-kapal berbendera Indonesia yang diawasi, namun juga penggunaan kapal-kapal impornya,” ucapnya.

Di dalam negeri, industri galangan kapal mulai berkembang dalam empat tahun terakhir. Pesanan utama kapal-kapal yang dibuat pabrikan galangan kapal dalam negeri saat ini memang masih lebih banyak dari pesanan kapal milik pemerintah.

”Tapi perlahan sudah mulai kelihatan, di mana sudah mulai banyak pesanan-pesanan kapal yang kita buat untuk negara lain,” pungkas Eddy.

Menurut bank sentral, defisit yang meningkat pada kuartal III/2018 karena memburuknya kinerja neraca perdagangan barang dan melebarnya defisit neraca jasa, khususnya jasa transportasi.

Data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Kuartal III/ 2018 menunjukkan, jasa transportasi barang defisit USD1,85 miliar dengan ekspor barang tercatat USD365 juta sedangkan impor barang USD2,21 miliar.

Hal tersebut disebabkan peningkatan impor barang yang tentu meningkatkan permintaan pengangkutan (shipping) ke domestik dan juga pelaksanaan kegiatan ibadah haji.

Namun, defisit transaksi berjalan berhasil dicegah agar tidak semakin melebar karena ekspor produk manufaktur dan kenaikan surplus jasa perjalanan dari sektor pariwisata. Hal itu karena peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, antara lain, untuk menyaksikan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. (Ichsan Amin/Ant)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini