Depok Moratorium Izin Pembangunan Minimarket

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 30 November 2018 10:34 WIB
https: img.okezone.com content 2018 11 30 320 1984908 depok-moratorium-izin-pembangunan-minimarket-pfbTOdkRya.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

DEPOK – Pemerintah Kota Depok menghentikan sementara atau moratorium izin pendirian minimarket. Hal itu dilakukan untuk mengatur pertumbuhan minimarket di Kota Depok.

Tujuan lainnya untuk melindungi pelaku usaha kecil di Depok. Diakui Pemkot Depok bahwa keberadaan minimarket sudah mewabah sehingga diperlukan aturan khusus untuk mengatasinya.

“Ini (pembatasan) kami lakukan berangkat dari pemikiran maraknya minimarket-minimarket di Kota Depok karena membuat masyarakat yang membuka warung atau toko merasa tersaingi,” kata Wali Kota Depok M Idris Abdul Shomad.

Baca Juga: Tak Ingin Minimarket Lindas Pasar Tradisional, Menko Darmin: Kita Terbitkan dengan Aturan!

Idris mengaku telah melakukan beberapa hal untuk membendung maraknya minimarket, antara lain mengembangkan koperasi berbasis minimarket dan peraturan daerah (perda) mengenai pembatasan minimarket.

Sayangnya, perda yang ada saat ini hanya mengatur tentang zona antara lokasi minimarket dengan pasar tradisional. “Nah, ini yang tidak terkontrol adalah rasio jumlah penduduk dengan minimarket yang ada. Ini ternyata juga jadi masalah,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya sementara waktu mengeluarkan moratorium untuk menghentikan izin pendirian minimarket. “Tetapi, moratorium ini kita kecualikan untuk mart-mart yang didirikan koperasi. Karena sistem itu sangat membantu untuk pengembangan koperasi yang ada di Kota Depok,” ujarnya.

Baca Juga: Sudah Overload, Keberadaan Minimarket Perlu Ditata Ulang

Menurut dia, mart berbasis koperasi dapat menopang perekonomian warga Depok. Sebab di dalam koperasi masyarakat bisa melakukan transaksi simpan pinjam.

“Koperasi ini membutuhkan usaha-usaha yang bisa membantu permodalan mereka (rakyat). Kan ini simpan pinjam juga sehingga bisa subsidi nanti. Dari usaha-usaha ini untuk kita. Misalnya pinjam modal segala macam,” ungkapnya.

Dia menambahkan, koperasi yang ada di Kota Depok kurang berkembang karena tidak ditopang dengan sistem usaha berupa penjualan sembako dan sebagainya.

“Selama ini tidak ada usaha yang dilakukan koperasi sehingga kebobolan ketika mereka melakukan simpan pinjam kepada anggotanya,” katanya.

Baca Juga: Bupati Banyuwangi Persulit Pembangunan Minimarket, Ini Alasannya

Disinggung soal waktu penghentian moratorium, dia menjelaskan, jika hal itu berlaku sampai penghitungan konkret jumlah minimarket dengan jumlah penduduk di Kota Depok selesai.

“Saya enggak hafal berapa jumlah mart di kota ini karena bervariasi. Intinya, kalau perda sudah ada, tapi kita revisi, nanti dari perda itu kita turunkan teknisnya ke perwal (peraturan wali kota),” ungkap nya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok Yulistiani menambahkan, alasan dilakukan moratorium pembangunan minimarket karena jumlah minimarket di Depok sudah penuh.

Saat ini tercatat ada 498 minimarket. Selain itu, juga melihat pertumbuhan penduduk di Depok meningkat. “Sudah penuh. Kalau dibandingkan jumlah penduduk,” tuturnya. (R Ratna Purnama)

(dni.-)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini