nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Tarif Nol Pungutan Ekspor CPO, Apa Isinya?

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 05 Desember 2018 17:27 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 05 320 1987243 sri-mulyani-terbitkan-aturan-tarif-nol-pungutan-ekspor-cpo-apa-isinya-dunEYiwUHt.jpg Ilustrasi Kelapa Sawit (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2018.

Beleid ini ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 4 Desember 2018, sekaligus menggantikan aturan sebelumnya dalam PMK Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Pengelola Dana Pekebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Pada Kementerian Keuangan.

"PMK-nya sudah saya tanda tangani. Sesuai dengan rapat di Kemenko Bidang Perekonomian mengenai situasi harga CPO sekarang ini dilakukan kebijakan untuk pungutan ekspor tarifnya nol," kata Sri Mulyani saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/12/2018).

Baca Juga: Kampanye Hitam Ganggu Perdagangan di Industri Sawit

Dalam beleid itu, tertulis jika harga CPO di bawah USD570 per ton maka tidak ada pungutan ekspor. Sementara jika harga CPO membaik kemudian berada di kisaran USD570 hingga USD619 per ton maka dikenakan pungutan USD25 per ton.

Adapun jika harga CPO berada di atas USD619 per ton maka dikenakan tarif pungutan ekspor sebesar USD50 per ton.

"Jadi kalau ada perubahan kenaikan harga (CPO) lagi, maka tarif akan dilakukan penyesuaian mengacu pada PMK," kata dia.

Baca Juga: Harga Anjlok, BCA Selektif Kasih Kredit ke Industri Sawit

Terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, kebijakan ini mempertimbangkan harga CPO yang terus mengalami penurunan. Harga CPO tengah anjlok hingga kini menyentuh angka USD410 per ton.

"Jadi ini perlu segera dikeluarkan (PMK Nomor 123 Tahun 2018) sebab harga CPO yang sudah terlalu rendah. Sejak 26 November semua eksportir pelaku usaha menunggu kapan kejelasan keluar, mereka menahan ekspor tunggu kepastian adanya aturannya," jelas dia dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian.

Maka dengan adanya aturan ini diharapkan para pelaku usaha sawit tidak lagi merasa terbebankan dengan pungutan tersebut di tengah anjloknya CPO. 

"Mudah-mudahan dengan dikeluarkan aturan ini repsons cukup positif, daya saing CPO cukup bagus, dan seiring ini harga mulai naik jadi ekspor terbantu," katanya.

(fbn)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini