nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK: Sektor Sumber Daya Alam Punya Ketidakpatuhan Pajak yang Tinggi

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 06 Desember 2018 17:46 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 06 20 1987742 kpk-sektor-sumber-daya-alam-punya-ketidakpatuhan-pajak-yang-tinggi-dNMskmS33N.jpeg Wakil Ketua KPK Laode (Foto: Yohana/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyebut kepatuhan wajib pajak pada sektor sumber daya alam (SDA) atau sektor ekstraktif masih sangat rendah. Adapun industri ekstraktif merupakan industri yang menggali, mengambil, dan mengolah bahan baku langsung dari alam sekitar, di antaranya pertambangan, pertanian, perikanan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan, hal tersebut berdasarkan hasil Focus Grup Discussion (FGD) terkait permasalahan dan penyebab korupsi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dia menjelaskan, dirinya bahkan pernah terlibat dalam penilitian KPK di 2014, sebelum dia jadi bagian dari lembaga antirasuah itu. Penelitian tersebut berjudul Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak: Studi Kasus Pertambangan Batubara, sektor ini tinggi dalam kasus ketidakpatuhan pajak.

Baca Juga:  Penerimaan Pajak Baru Rp1.136 Triliun pada Akhir November

"Pertambangan batu bara ini agak menakutkan. Sebagian piutang belum bisa kita ambil hingga hari ini, uang yang seharusnya menjadi hak negara," ujar dia dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2018 di Lingkungan Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Dia mengatakan, banyak perusahaan tambang yang beroperasi tanpa memiliki izin usaha, atau bahkan memiliki izin namun tak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sekalipun ada perusahaan yang berizin dan memiliki NPWP, namun ada permainan dalam melaporkan pendapatan, bahkan pada data ekspor.

pajak

"Bahkan ketika ekspor itu, catatan yang ada di pelabuhan Indonesia dengan catatan pelabuhan di luar negeri beda jumlahnya, lebih banyak yang ada di pelabuhan luar negeri. Itu berarti bayaran kepada pemerintah itu hanya sedikit," jelasnya.

Berdasarkan hasil studi itu, KPK pun merekomendasikan bagi DJP untuk meningkatkan kehandalan basis data wajib pajak dan data eksternal lainnya yang dibutuhkan Ditjen Pajak. Kemudian diminta juga meningkatkan mekanisme dan kerjasama antar instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan data.

KPK juga menyarankan untuk menyempurnakan aturan dan pedoman untuk menjunjung pelaksanaan fungsi Ditjen Pajak dan memperkuat fungsi analisis dan pengawasan pajak.

Baca Juga:  KPK: Cobaan Pegawai Pajak Tinggi, Sistem Harus Ketat

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyatakan kontribusi sektor pertambangan ke penerimaan pajak sekitar 7%. Kata dia, penerimaan pajak dari sektor pertambangan menyesuaikan data kewajiban setoran pajak baik dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait maupun perusahaan sendiri.

"Ditjen Pajak bekerja dari bukti, enggak boleh menetapkan. Karena penetapan pajak oleh perusahaan jadi enggak bisa menggunakan analisis. Tapi kami kerja sama terus dan kami harus hati-hati dalam memastikan, ketika penetapan (pajak) oleh perusahaan itu, harus ada evidence (bukti) yang komplit supaya ketetapan hukumnya kuat,” jelas Robert.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini