nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Presiden Jokowi: Kok Uang untuk Rumah Roboh akibat Gempa Lombok Belum Cair?

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 11 Desember 2018 14:18 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 11 20 1989675 presiden-jokowi-kok-uang-untuk-rumah-roboh-akibat-gempa-lombok-belum-cair-wHK0CydWQh.jpeg Presiden Jokowi (Foto: Fakhri/Okezone)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan proses surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dinilai berbelit-belit. Akhirnya, SPJ seperti menjadi momok penghambat dalam pembangunan. Presiden Jokowi mengambil contoh dalam pencairan dana untuk gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Juga: Pasca-Gempa dan Tsunami, Rekonstruksi Kota Palu Dimulai Januari 2019

“Urusan gempa bumi di Lombok. Sudah 2,5 bulan, kok uang anggaran untuk rumah-rumah ini belum bisa diterima oleh masyarakat yang rumahnya roboh terkena gempa, padahal uang sudah ditransfer,” tegas Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Usut punya usut, ternyata leletnya pencairan dana tersebut harus melalui 17 prosedur. Akhirnya, dirinya pun mengeluarkan instruksi agar dana tersebut segera dicairkan.

Sangat Memprihatinkan! Kondisi Pengungsian Korban Gempa Lombok saat Musim Hujan 

“Saya memang orang jalanan, senang ngecek di lapangan. Ternyata prosedurnya ada 17, ‘pak yang ini belum, yang ini belum’. Saya kaget, padahal masyarakat sudah nunggu, uangnya sudah ada. Berhari-hari 17 prosedur sudah diikuti. Saat itu juga saya perintah, saya enggak mau tahu prosedur. Pokoknya tetap dilaksanakan, akuntabilitas tetap tapi saya minta cepat, prosedur gak usah banyak-banyak, enggak usah 17, saya minta 1. Nyatanya bisa, ‘ya pak, siap’. Dirapatkan berapa kali bisa 1, kalau bisa 1 kenapa 17?” beber Presiden.

Baca Juga: Korsel Hibahkan USD10 Juta Untuk Bantu Sulawesi Tengah

Presiden pun terkaget, ternyata ujung-ujungnya dari leletnya pencairan dana untuk bencana tersebut akibat SPJ.

“Saya semakin tahu, saya cek. Ada 43 laporan yang harus disiapkan untuk SPJ. Itu bapak-ibunya, ternyata ada anak cucu lagi, ternyata harus ada aturan 123 lagi, dari 43 beranak-cucu jadi 123. Lah ini kita bekerja, energi habis untuk urusan laporan dan SPJ,” kata dia.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini