nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tren Gagal Bayar, OJK Review Kembali Pemeringkat Obligasi

Rabu 12 Desember 2018 13:12 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 12 278 1990188 tren-gagal-bayar-ojk-review-kembali-pemeringkat-obligasi-lO8TBNlUBV.jpg OJK. Foto: Okezone

JAKARTA – Banyaknya penerbitan obligasi korporasi yang gagal bayar, membuat reaksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turun tangan dan berencana mengkaji ulang proses pemeringkatan atas surat utang yang sudah terbit, terutama untuk surat utang yang mengalami masalah gagal bayar. Surat utang ini termasuk obligasi, sukuk dan medium term notes.

Deputi Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi mengatakan, mengingat terdapat beberapa surat utang yang mengalami gagal bayar ini, OJK tengah melakukan review terhadap proses pemeringkatan ini.”Secara umum kebijakannya kan sudah kita bicarakan dengan Dana Pensiun, nanti akan direview lagi tentang pemeringkatan dan sekarang masih penelaahan," ujarnya dilansir dari Harian Neraca, Rabu (12/12/2018).

Review ini dilakukan akibat terdapat sejumlah surat utang yang mengalami gagal bayar yang berakibat merugikan investornya. Belum lama ini dana pensiun PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) mengajukan PKPU dengan menggugat PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) karena perusahaan hingga saat ini tak mampu membayarkan obligasi yang diterbitkannya. Adapun obligasi ini nilai pokoknya mencapai Rp1 triliun.

Baca Juga: Aksi Bos OJK Tunggangi Moge 'Jadul' BMW Merah

Tak hanya itu, obligasi dan sukuk ijarah yang diterbitkan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) juga hingga saat masih menunggak pembayaran kuponnya. Awal tahun ini perusahaan juga sudah mengajukan perpanjangan tenor pinjamannya karena tak sanggup membayar pokoknya. Total nilai obligasi AISA ini mencapai 2,25 triliun. Selain itu, masalah lainnya datang dari SNP Finance yang gagal bayar MTN dan nilainya tak kalah besar mencapai Rp1,85 triliun.

Untuk MTN ini bahkan OJK meminta penjelasan langsung kepada Pefindo sebagai lembaga rating yang memberikan pemeringkatan kepad SNP Finance terkiat dengan perubahan rating yang diberikannya. Sementara Pefindo mengungkapkan, tingkat suku bunga yang tinggi menjadi tantangan bagi penerbitan surat utang di Indonesia. Kenaikan ini berdampak terhadap suku bunga (kupon dan yield) obligasi korporasi.

Peralihan BI Checking ke OJK di Tahun 2018  

Selanjutnya, kenaikan kupon obligasi korporasi akan mempengaruhi kemampuan memenuhi kewajiban keuangan penerbit obligasi. Di saat yang sama, kenaikan kupon juga mencerminkan kenaikan risiko pemenuhan kewajiban instrumen surat utang. Di sisi lain, langkah Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas di pasar keuangan dalam negeri turut mendorong kenaikan cost of fund (biaya dana) di sistem keuangan dalam negeri baik di sektor perbankan dan pasar modal. Akibatnya, korporasi dalam negeri diharuskan untuk melakukan beberapa strategi dalam menjaga likuiditas dan memperhitungkan berbagai kewajiban perusahaan.

Hal tersebut mendorong adanya kebutuhan pendanaan dari pasar modal sebagai salah satu instrumen pendanaan perusahaan melalui penerbitan surat utang. Terlebih bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kebutuhan pendanaan yang semakin kompleks bersamaan dengan financial literacy yang semakin baik mendorong kebutuhan perusahaan dalam mengakses surat utang juga akan semakin tinggi. Hal tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh Credit Rating Agency dengan suatu peringkat atau rating tertentu.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini