nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Seleksi Pegawai Setara PNS Dibuka pada 2019, Ini Sederet Faktanya

Mulyani, Jurnalis · Minggu 30 Desember 2018 08:10 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 28 320 1997068 seleksi-pegawai-setara-pns-dibuka-pada-2019-ini-sederet-faktanya-CyFLw7ct0r.jpg Pegawai Negeri Sipil. Foto: Dok. Setkab

JAKARTA - Pemerintah akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2019. Hal tersebut setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managemen PPPK. Peraturan tersebut membuka peluang pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status PPPK.

Berikut fakta-fakta mengenai rekrutmen pegawai kontrak yang telah dirangkum oleh Okezone, Minggu (30/12/2018):

1. Jadwal Rekrutmen Pegawai Pemerintah Setara PNS di 2019

Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilakukan dua kali, yakni pada Januari 2019 dan fase kedua akan dilaksanakan setelah Pemilu pada April 2019.

2. PPPK Merekrut Pegawai Di atas Batas Usia Rekrutmen CPNS

Menteri PANRB Syafruddin mengatakan, rekrutmen PPPK akan diselenggarakan secara umum yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dengan batas usia maksimal dua tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan yang akan dilamar sehingga akan dilakukan dengan sangat terbuka.

Baca Juga: Kemenkeu Umumkan Hasil Akhir Tes CPNS 2018, Cek Persyaratan Pemberkasannya

Selain itu, menurut Syafruddin, PPPK diharapkan dapat merekrut tenaga profesional dengan tujuan meningkatkan SDM di Indonesia terutama yang memiliki usia di atas 35 Tahun yaitu batas usia rekrutmen CPNS.

3. PPPK Bukan Semata-mata untuk Honorer

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak hanya untuk mengakomodasi tenaga honorer. Sebenarnya sejak awal PPPK diarahkan untuk merekrut tenaga profesional untuk masuk di pemerintahan.

4. Teknis Penyusunan Kebutuhan PPPK sama dengan Teknis Penyusunan Kebutuhan CPNS

Kepala Badan BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa teknis penyusunan kebutuhan PPPK sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS, di mana instansi mengusulkan kebutuhan ke Kementerian PANRB kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasi tersebut.

“Kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai Daerah yang tidak lebih dari 50%,” pungkas Bima Haria.

5. Pelaksana PKH Berpeluang Ikut PPPK

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat menyatakan, petugas pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) diberi kesempatan mengikuti rekrutmen PPPK.

Baca Juga: Lulus Seleksi CPNS Kementerian BUMN? Cek Daftar Dokumen yang Harus Dilengkapi

“Adanya PP 49 Tahun 2018 ini bisa memberikan kepastian hukum bagi pelaksana PKH yang selama ini statusnya kontrak kerja dengan Kemensos. Meski demikian harus mengikuti prosedur seleksi administrasi dan seleksi kompetensi,” katanya saat membuka Kegiatan PKH Jateng Festival Ke-3 di Sragen, Jateng.

6. Sebanyak 39.000 SDM PKH Berpeluang menjadi PPPK

Menurut Harry, Kemensos sejak 2017 terus melakukan perbaikan sistem rekrutmen, penggajian, dan pemberian jaminan sosial. Anggaran SDM PKH tahun 2019 sebesar Rp1,4 triliun sudah disetujui DPR.

“Sehingga ada kesiapan untuk memproses sekitar 39.000 SDM PKH menjadi PPPK,” katanya. Saat ini jumlah petugas pelaksana PKH mencapai 39.566 orang. Koordinator Wilayah I SDM PKH Jateng Arif Rohman Muis mendukung rencana Kemensos tersebut.

“Kita sepakat sekali karena bisa memberikan kepastian status pada masa depan petugas PKH sehingga loyalitas dan pengabdian semakin kuat,” katanya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini