nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bangun Tol Pakai Utang, Bagaimana Cara Melunasinya?

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 04 Januari 2019 06:14 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 03 320 1999649 bangun-tol-pakai-utang-bagaimana-cara-melunasinya-dNqMjH4bgr.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan bagaimana cara membayar utang dalam membangun infrastruktur seperti tol. Ada beberapa cara agar utang untuk membangun infrastuktruktur ini bisa lunas.

Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengatakan, cara pertama dengan melimpahkan pengelolaan jalan tol tersebut kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

 Baca Juga: Asing Ikut Beri Utang untuk Pembangunan Tol Cipali, Siapa Saja?

Lagi pula lanjut Herry, pembangunan infrastruktur jalan tol yang dibangun oleh pemerintah semata-mata dibangun agar tol tersebut memiliki nilai keekonomiannya. Seperti misalnya pada jalan tol Manado-Bitung yang mana ada beberapa seksi yang dibangun pemerintah.

"Umumnya pemerintah berutang untuk dukungan pemerintahnya. Jadi membuat proyek tadi layak bagi badan usaha," ujarnya saat dihubungi Okezone.

 Baca Juga: Tol Cipali Dibangun Tanpa Utang? Ini Fakta Sebenarnya

Sebagai salah satu contohnya adalah pada jalan tol akses Tanjung Priok kepada PT Hutama Karya. Dengan dilimpahkannya kepada PT Hutama Karya makan beban utang tersebut kini beralih menuju Hutama Karya bukan menjadi tanggunan pemerintah lagi.

"Ada akses Priok misalnya. Yang berutang ya pemerintah terus dibangun tapi sekarang kita serahkan kepada Hutama Karya sebagai modal," ucapnya.

Sementara untuk utang non pemerintah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh swasta maupun BUMN. Untuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) biasanya membayarkan utangnya dengan menggunakan pendapatan dari jalan tol itu sendiri.

"Kalau yang dijalan tol itu kan dibiayai oleh projects finance jadi ada proyeksi pendapatan yang dipakai untuk dibayarkan kembali. Jadi biarpun dia BUMN atau swasta itu posisinya sama kaya badan usaha tadi," jelasnya.

Oleh karena itu lanjut Herry, pemerintah melakukan mitigasi terhadap utang yang akan ditarik tersebut sesuai dengan keekonomian dari jalan tol tersebut. Sebagai contohnya bagi jalan tol seperti Trans Sumatera bisaanya porsi utangnya lebih rendah yakni 50%-50%

"Kalau yang badan usaha itu porsi utangnya bervariasi. Kalau yang layak biasanya 70%-30%. Tapi kalau yang kurang layak seperti Sumatera itu ada yang 30%-70% ada yang 50%-50%. Lebih sedikit utangnya tergantung pendapatannya. Kalau pendapatannya bagus porsinya lebih besar porsi utangnya,"jelasnya.

 Baca Juga: Sandiaga Bilang Bangun Tol Cipali Tanpa Utang, NasDem: Tidak Logis!

Sementara itu jika nantinya ditemukan sebuah kasus bisa gagal bayar, maka basanya BUJT tersebut mengambil langkah cash defisiensi. Cash defisiensi adalah mengambil utang kembali untuk menutup utang tersebut agar memiliki jangka waktu bayar yang lebih lama.

"Jadi utangnya dibayar dengan utang lagi. Jadi waktu pengembaliannya menjadi lebih panjang tapi terukur jadi yang tadinya 15 menjadi 25 tahun," ucapnya.

Sementara untuk utang yang didapatkan kontraktor biasanya lebih bersifat jangka pendek dan lebih cepat tuntas. Pasalnya, setelah kredit tersebut cair atau pembiayaan yang diberikan cair maka kontraktor langsung membayarkannya kepada sang peminjam.

"Kontraktor memang dia ada utang tapi utang jangka pendek yang dibayar setelah kreditnya turun. Setelah kreditnya cair nanti akan dibayar. Tapi yang pasti gini utang tadi dipakai untuk infrastruktur," ucapnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini