nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Bicara Infrastruktur hingga Rp14.087 Triliun 'Mengalir' ke Uni Eropa

Feby Novalius, Jurnalis · Minggu 13 Januari 2019 09:41 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 01 12 320 2003600 sri-mulyani-bicara-infrastruktur-hingga-rp14-087-triliun-mengalir-ke-uni-eropa-42GWNtcLRY.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Okezone

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam empat tahun belakangan gencar melakukan kerjasama pembangunan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk membangun dan menghubungkan aksesbilitas antar daerah.

Di sisi lain, Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menanggapi video mengenai non tunai jalan tol (elektronifikasi tol).

Sementara itu, Aset senilai hampir USD1 triliun (Rp14.087 triliun) akan berpindah dari Inggris ke pusat keuangan baru di Uni Eropa (UE) menjelang Brexit.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Sri Mulyani: Indonesia Baru Bangun MRT Sudah Ribut

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam empat tahun belakangan gencar melakukan kerjasama pembangunan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk membangun dan menghubungkan aksesbilitas antar daerah.

sri mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sangat penting untuk dilakukan. Sebab, saat ini daya saing infrastruktur di Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga seperti Malaysia hingga Thailand.

Sebagai salah satu bukti tertinggalnya infratruktur di Indonesia adalah ketika berkunjung ke luar negeri. Banyak masyarakat Indonesia yang menyebut jika infrastruktur Indonesia begitu tertinggal dibandingkan Malaysia sekalipun.

"Infrastruktur tidak akan berhenti yang sudah dilakukan 4 tahun itu untuk kejar ketertinggalan kita dibandingkan negara lain di ASEAN. Kita nomor 5 di ASEAN. Anda sering kalau ke Singapura, Thailand, Malaysia wah kita kalah," ujarnya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

sri mulyani

Sebagai perbandingan, di Malaysia sudah dibangun Light Rail Transit (LRT), namun di Indonesia baru membangun LRT dan MRT dalam empat tahun belakangan. Bahkan jika dibandingkan Thailand, saat ini negeri Gajah Putih itu akan membangun Central Stasiun terbesar bahkan lebih besar dibandingkan stasiun di New York.

"Di Bangkok itu ada Central Stasiun yang lebih besar dari New York," ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mengaku heran mengapa banyak masyarakat yang tidak mengetahui manfaat pembanguan infratruktur. Padahal ketika berkunjung ke negara lain selalu mengeluhkan hal tersebut.

"Kalau Indonesia baru membuat MRT tapi ribut terus ya lihat sajalah pembandingnya negara tetangga," katanya.

Transaksi Tol Nontunai Berkaitan dengan Utang ke Pengusaha China? Ini Tanggapan PUPR

Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menanggapi video mengenai non tunai jalan tol (elektronifikasi tol).

“Informasi yang disampaikan dalam video tersebut tidak benar dan dapat menyesatkan, terlebih jika sistem pembayaran ini dikaitkan dengan utang ke pengusaha Tiongkok. Sistem transaksi pembayaran non tunai pada jalan tol merupakan bagian dari Gerakan Nasional Non Tunai yang disepakati oleh Bank Indonesia dan Kementerian PUPR pada 31 Mei 2017,” ujar Kepala BPJT Hery Trisaputra Zuna yang dikutip dari Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa(8/1/2019).

Heri melanjutkan, pasalnya penggunaan kartu uang elektronik juga telah umum dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk transaksi pembayaran jasa transportasi umum Transjakarta, Commuter Line, Parkir, Pengisian BBM, toko retail dan lain-lain.

Tol Pandaan-Malang Siap Dilalui di Libur Natal dan Tahun Baru

Penetapan kebijakan penggunaan transaksi non tunai di jalan tol menjadi bagian dari Program Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, khususnya terkait Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang antara lain mencakup elektronifikasi. Kebijakan GNNT didasarkan pada kewenangan Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Penerapan transaksi non tunai di jalan tol merupakan modernisasi sistem pembayaran tol untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi di jalan tol. Transaksi tunai yang sebelumnya diterapkan memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga menimbulkan antrian pada gardu tol. Selain itu, transaksi tunai memerlukan sumber daya yang lebih banyak untuk penanganan transaksi dan penyelesaian transaksi (cash handling).

Saat ini transaksi non tunai di jalan tol menggunakan Uang Elektronik dengan sistem Chip Based, dimana pengguna jalan harus menyetorkan sejumlah dana ke dalam kartu uang elektronik. Dana yang telah disetorkan sepenuhnya adalah milik pemegang kartu uang elektronik. Penggunaan kartu uang elektronik untuk pembayaran tol tidak melanggar UU Mata Uang karena tetap menggunakan mata uang rupiah.

Tol Pandaan-Malang Siap Dilalui di Libur Natal dan Tahun Baru

Kementerian PUPR, Bank Indonesia, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Perbankan bersama-sama berupaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol khususnya transaksi non tunai dengan menambah kemudahan antara lain berupa penambahan fasilitas top up yang semakin mudah, termasuk menyiapkan transaksi pembayaran tol nir sentuh (Multi Lane Free Flow), dimana pengguna jalan tidak lagi berhenti di gerbang untuk melakukan transaksi

Hingga saat ini, terdapat 4 Bank yang sudah tergabung sebagai penerbit Kartu Uang Elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran tarif tol di jalan tol, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BCA. Jumlah bank yang terlibat dalam transaksi tol non tunai di jalan tol tidak dibatasi pada ke empat bank tersebut. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR melakukan pengawasan pemenuhan SPM jalan tol khususnya terkait kelancaran transaksi di gerbang tol, dan Bank Indonesia melakukan pengawasan terkait kelancaran dan keamanan sistem pembayaran.

Uang tol yang dibayarkan oleh pengguna jalan tol, sepenuhnya masuk ke dalam rekening milik Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seperti PT. Jasamarga, PT. CMNP, PT. Waskita Toll Road, Astra dan lain-lain. Uang tol tersebut merupakan pendapatan BUJT yang digunakan untuk keperluan biaya operasional dan pemeliharaan jalan tol dalam rangka penyediaan pelayanan jalan tol sebagaimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol dan untuk pengembalian investasi jalan tol.

Brexit, Aset Rp14.087 Triliun Akan Pindah dari Inggris ke Uni Eropa

Aset senilai hampir USD1 triliun (Rp14.087 triliun) akan berpindah dari Inggris ke pusat keuangan baru di Uni Eropa (UE) menjelang Brexit.

Data itu diungkap lembaga konsultan EY kemarin. Inggris yang akan meninggalkan UE pada Maret belum menyetujui kesepakatan untuk menghindari memburuknya hubungan dengan UE. Meski parlemen Inggris akan menggelar voting untuk kesepakatan yang diusulkan itu pekan depan, masih belum jelas apakah kesepakatan itu akan disetujui.

“Semakin dekat kita mencapai 29 Maret tanpa kesepakatan, semakin banyak aset akan berpindah dan tenaga kerja dipekerjakan secara lokal atau direlokasi,” ungkap Omar Ali, pemimpin layanan keuangan Inggris di EY, dilansir Reuters .

EY telah melacak rencana Brexit pada 222 perusahaan keuangan sejak Inggris menggelar referendum pada Juni 2016 untuk meninggalkan UE. Dalam perkembangan terbaru hingga akhir November 2018, sebanyak 80 perusahaan telah mempertimbangkan atau mengonfirmasi relokasi aset dan pegawai. Perkiraan terbaru dari EY menyatakan sebanyak USD1 triliun aset akan berpindah, berdampak pada sektor perbankan Inggris senilai 8 triliun poundsterling. Frankfurt Main Finance yang mempromosikan pusat keuangan Jerman menyatakan pihaknya memperkirakan aset senilai 750 hingga 800 miliar euro akan dipindah yang sebagian besar terjadi pada kuartal ini.

grafik

“Sekitar 2.000 posisi baru di Eropa telah dibuat oleh perusahaan-perusahaan layanan keuangan untuk merespons Brexit, dengan Dublin, Luxembourg, Frankfurt, dan Paris menjadi lokasi paling populer,” ungkap pernyataan EY.

Proyeksi ratusan ribu tenaga kerja keuangan Inggris yang pindah ke UE belum terjadi dan Bank Sentral Inggris memperkirakan sekitar 4.000 tenaga kerja akan pindah pada 29 Maret. “Meski berbagai peran itu tidak diragukan lagi pindah dari Inggris, banyak perusahaan hanya memerintahkan pegawainya yang penting dan mempekerjakan warga lokal,” kata Ali.

Langkah tersebut hanya puncak gunung es jika tidak ada kesepakatan Brexit. Bulan lalu Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May menyatakan referendum Brexit kedua akan merusak kepercayaan rakyat dan berdampak buruk bagi politik. May menolak ide menggelar referendum Brexit baru yang menurut beberapa pihak dapat menjadi cara mengatasi kebuntuan.

Setelah selamat dari voting mosi tidak percaya dan mengajukan perubahan pada kesepakatan Brexit bulan lalu, May menghadapi kebuntuan agar parlemen mendukung kesepakatan itu. Dengan UE yang hanya memberi sedikit konsesi agar parlemen Inggris menyetujui kesepakatan tersebut, semakin banyak politisi menyerukan referendum kedua segera digelar.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini