nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

24% Uang Konsumen Hilang Ditipu Belanja Online

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 25 Januari 2019 14:33 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 25 320 2009323 24-uang-konsumen-hilang-ditipu-belanja-online-8qDBNRIGp9.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat banyak aduan masyarakat tentang penipuan belanja online.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, berdasarkan data ada 24% uang konsumen hilang dalam transaksi belanja online, alias terjebak aksi transaksi penipuan. Belum lagi pengaduan seperti barang yang diterima konsumen rusak, tidak sesuai, atau terlambat dalam pengiriman.

"Ada 24% konsumen yang hilang uangnya karena transaksi belanja online ini. Ini sangat ironis yah," ujarnya dalam acara konferensi pers di kawasan Pancoran, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Baca Juga: Nilai Transaksi Harbolnas 2018 Capai Rp6,8 Triliun

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada pemerintah untuk lebih peduli terhadap perlindungan konsumen di belanja online. Karena menurutnya angka 24% bukan angka yang kecil.

"Ini kita mendesak Presiden dan Kementerian teknis sahkan PP tentang belanja elektronik," ucapnya.

Tulus menambahkan, banyak laporan dikarenakan masih lemahnya pengawasan oleh pemerintah. Manakala nilai transaksi meningkat, tetapi pengawasan yang dilakukan pemerintah masih sangat lemah.

Menurut Tulus, sampai sekarang belanja online belum ditopang dengan regulasi yang memadai. Mulai belum adanya UU Perlindungan Data Pribadi, sampai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sampai sekarang masih tersimpan di laci Sekretariat Negara. Alias mangkrak!

Baca Juga: YLKI Blak-blakan soal Aduan saat Harbolnas

Padahal transaksi e-commerse saat Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional), angka pertumbuhannya melompat sampai dua digit! Jika Harbolnas 2012 angkanya hanya mencapai Rp67,5 miliar; maka pada 2017 melambung menjadi Rp4,7 triliun.

"Kemendag sahkan ini dan juga OJK lebih koperatif dengan konsumen karena saya lihat OJK lebih koperatif dengan pelaku usahanya," jelasnya.

Di sisi lain lanjut Tulus perlu juga itikat baik dari para pelaku usaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Karena jika hanya pemerintah yang memiliki itikat baik sampai kapan pun pasti akan ada kasus penipuan.

"Kita minta pelaku usaha punya itikat baik kepada konsumen," ucapnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini