nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

3 Jenis Pajak yang Wajib Dibayar Pengusaha Properti

Jum'at 01 Februari 2019 21:37 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 01 470 2012680 3-jenis-pajak-yang-wajib-dibayar-pengusaha-properti-Jv6Hm7WKb7.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Memiliki sebuah bangunan atau tanah merupakan modal utama yang diperlukan oleh pengusaha properti sebelum memulai bisnis properti. Perlu Anda ketahui, dalam setiap transaksi properti baik itu tanah, rumah, atau apartemen, selain harga dan legalitas, perihal pajak juga perlu diperhatikan.

Nah, kali ini Orento akan mengulas mengenai 3 jenis pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha properti. Apa sajakah? Berikut ulasannya seperti dikutip Orento, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pertama ada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dilihat dari sifatnya, PBB merupakan jenis pajak yang sifatnya kebendaan. Artinya, nilai PBB ditentukan berdasarkan kondisi objek, dalam hal ini adalah bumi/bangunan. Namun, tidak semua bumi/bangunan akan dikenai PBB, lho. Bila pemilik mendapatkan keuntungan dari bumi/bangunan tersebut, properti tersebut akan dikenakan PBB.

 Baca Juga: Sri Mulyani Buka-bukaan soal Penghapusan Pajak Properti Mewah

Adapun PBB yang harus dibayarkan oleh pengusaha properti akan dihitung berdasarkan nilai tarif pajak tunggal yakni sebesar 0,5%, harga dari transaksi jual beli (nilai jual objek pajak), nilai jual kena pajak (NJKP), dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP).

 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Selanjutnya Orento akan membahas mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Istilah PPN pasti sudah tidak asing lagi bukan? Umumnya PPN banyak dijumpai di struk belanja atau pembelian. Ya, PPN merupakan pungutan yang harus dibayarkan pada setiap produksi maupun distribusi. PPN biasanya dibebankan kepada konsumen akhir/pembeli.

 Baca Juga: Naik 6,62%, Realisasi Pajak Infrastruktur dan Perumahan Capai Rp83,51 Triliun

Pada proses jual beli properti, PPN dibayarkan oleh pembeli kepada penjual yang selanjutnya akan disetorkan ke negara. Hal penting yang harus diketahui oleh pengusaha properti adalah PPN hanya dikenakan terhadap primary property, properti yang dijual oleh pengembang ke konsumen. Sementara jual beli properti antarpribadi (secondary property) tidak akan dikenakan PPN. Besaran tarif PPN yang ditetapkan adalah 10% dari harga jual.

 

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Satu lagi jenis pajak yang harus diperhatikan oleh pengusaha properti Indonesia yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Apa itu? Menurut UU No.20 Tahun 2000, BPHTB merupakan biaya yang dikenakan kepada seseorang atas perolehan hak atas bangunan atau tanah. Adapun BPHTB yang dikenakan bervariasi tergantung pada nilai properti, lokasi properti, serta objek kena pajak.

 Baca Juga: Cermat Mengenal dan Memahami Jenis Pajak Properti

Tak hanya dibayarkan ketika transaksi, BPHTB juga harus dibayarkan ketika seseorang memperoleh hak atas bangunan/tanah dari waris, hibah, tukar menukar, dan hadiah. Umumnya yang menjadi subjek pajak BPHTB merupakan pembeli/penerima waris dengan nilai pajak yang dikenakan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Itulah 3 pajak yang perlu diperhatikan oleh para perlaku usaha properti

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini