JAKARTA – Tol Trans Jawa sepanjang 760 km yang menghubungkan Pulau Jawa dari timur ke barat masih terbilang mahal. Meski cepat, namun belum bisa menurunkan biaya logistik.
Berikut fakta-fakta yang telah dirangkum Okezone mengenai tarif Tol Trans Jawa yang akan turun, Minggu (15/2/2019).
1. Tarif Tol Trans Jawa Akan Diturunkan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberi isyarat untuk menurunkan tarif tol khususnya Trans Jawa. Hal tersebut dia katakan setelah melakukan pertemuan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Asosiasi Tol Indonesia (ATI) di Kantornya pagi ini.
Menurut Basuki, pihaknya memang mengharapkan agar tarif tol bisa turun. Namun saat ini Kementerian PUPR dengan BUJT dan ATI sedang merumuskan mengenai mekanisme penurunannya.
Baca Juga: Catatan YLKI untuk Tol Trans Jawa
"Sedang kita bicarakan dengan BPJT (penurunan tarif tol)," ujarnya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (12/2/2019).
2. Bahas Tarif Tol Trans Jawa, Menteri Basuki Panggil BUJT
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memanggil sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ke kantornya. Adapun tujuan dipanggilnya sejumlah BUJT oleh Menteri Basuki adalah untuk melakukan koordinasi mengenai perkembangan bisnis jalan tol.

Berdasarkan informasi yang diterima Okezone Selasa (12/2/2019), rapat tertutup itu sendiri dilakukan pada pukul 09.00 WIB. Diperkirakan salah satu pembahasan dalam pertemuan BUJT pada pagi hari ini adalah untuk mencari formula agar tarif tol bisa turun.
3. Penurunan Tarif Tol Trans Jawa Dilaporkan ke Presiden Jokowi
Pemerintah berencana menurunkan tarif tol Trans Jawa yang dinilai kemahalan. Namun saat ini pemerintah bersama dengan Asosiasi Tol Indonesia (ATI) tengah melakukan pembahasan mengenai opsi yang akan ditempuh dalam menurunkan tarif tol.
Baca Juga: KSP: Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa sebagai Etalase UMKM
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembahasan sendiri ditargetkan bisa rampung dalam dua hari ke depan. Setelah rampung nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Namun demikian dengan berbagi faktor tadi sedang ditindak lanjuti oleh tim kecilnya, BPJT dan Asosiasi Tol Indonesia (ATI) untuk merumuskan berapa kalau memang bisa memenuhi aspirasi itu dengan catatan catatan itu berapa kira-kira yang bisa diturunkan," katanya.