nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani: Saya Benci Kalau Dana Desa Dikorupsi

Feby Novalius, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2019 13:09 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 03 20 20 2032557 sri-mulyani-saya-benci-kalau-dana-desa-dikorupsi-W5e9A4Yvhb.jpg Foto: Sri Mulyani Hadiri Rakornas Camat 2019 (Puspen Kemendagri)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut peran camat menjadi penentu maju mundurnya negeri ini. Pasalnya, camat menyelenggarakan pemerintahan dengan mengkoordinir pemerintahan desa.

Hal ini dikatakannya saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Nasional Camat 2019 yang berlangsung di Hotel Ciputra, Petamburan, Jakarta Barat.

“Camat ini ujung tombaknya sebuah negara, maju mundurnya negara ini ada di tangan camat. Dalam pengalaman saya di berbagai instansi, saya melihat kesuksesan sebuah lembaga itu tergantung pada level manager tengah. Suatu institusi kalau manager yang di level tengah seperti camat ini memiliki managerial yang baik, perubahan long lasting (jangka panjang) akan terjadi,” kata Sri Mulyani, dikutip dari keterangan Puspen Kemendagri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Peran Camat dalam Pembangunan Daerah

Menteri Keuangan yang akrab disapa Ibu Ani itu menyebutkan, kunci seluruh implementasi pembangunan nasional berada di tangan seorang camat. Pasalnya camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa melalui fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, terutama terkait pada dana kelurahan dan dana desa yang dikucurkan oleh negara setiap tahunnya.

“Seluruh implementasi pembangunan nasional kuncinya juga ada di camat. Camat tolong bantu awasi dan kawal bersama dana kelurahan dan dana desa yang alokasinya meningkat setiap tahun. Saya paling tidak suka kalau ada anggaran dialokasikan, tapi tidak ada kinerjanya dan tidak ada hasilnya, saya lebih benci lagi kalau dikorupsi, itu bentuk kejahatan. Oleh karenanya mari kita kawal dana desa. Kita tidak ingin dana desa naik, tapi masyarakat desa tidak sejahtera,” ungkap Ani.

Total anggaran dana desa sebesar Rp257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Rinciannya, Rp20,67 triliun untuk tahun 2015, Rp46,98 triliun untuk tahun 2016, Rp60 triliun untuk tahun 2017, Rp60 triliun untuk tahun 2018, dan Rp70 triliun di tahun 2019.

“Untuk meningkatkan pelayanan publik di desa dan memajukan kesejahteraan di desa, anggarannya terus naik, tahun ini Rp70 triliun. Dana desa selama lima tahun ini mampu membangun jalan desa 191.600 km, sarana air bersih 959.569 unit, posyanndu 24.820 uni. Ini kelihatan sederhana, tapi memang ini pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, karena ada juga daerah yang belum memiliki sanitasi yang baik. Ini kelihatan sepele tapi sangat menentukan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh sebabnya, mari kita kawal dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Baca Juga: Dana Desa Sudah Mengalir Rp5 Triliun hingga Februari 2019

Sementara dana kelurahan dikucurkan pemerintah sebesar Rp 3 triliun untuk dibagi dengan klasifikasi kelurahan yang termasuk baik, hanya perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

“Dana kelurahan sebesar Rp3 triliun itu diharapkan sangat membantu kelurahan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang infrastruktur. Alokasi untuk kelurahan yang dalam kategori sangat perlu ditingkatkan sedikit lebih besar daripada kategori kelurahan yang lain,” kata Ani.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini