nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

98 Wali Kota Usul Gaji Pegawai Kontrak Setara PNS Ditanggung APBN

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 02 April 2019 11:07 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 04 02 320 2038125 98-wali-kota-usul-gaji-pegawai-kontrak-setara-pns-ditanggung-apbn-LUr2LEuGZT.jpeg Gaji (Ilustrasi: Shutterstock)

SEMARANG - Sejumlah 98 pemerintah kota (pemkot) se-Indonesia meminta beban keuangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ditanggung pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Para wali kota menyepakati kedudukan keuangan PPPK disamakan dengan kedudukan keuangan aparatur sipil negara (ASN), yakni dialokasikan di APBN. Dengan demikian, PPPK tidak dibiayai atau menjadi beban pemerintah daerah. Alasannya, tidak semua pemerintah kota memiliki kemampuan anggaran untuk mengalokasikan anggaran tersebut di APBD. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakorwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang pekan lalu. Hasil diskusi tersebut akan dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas) Apeksi yang akan digelar di Semarang pada 2-6 Juli mendatang.

Baca Juga: Hanya 14,15% dari Total PNS, Indonesia Darurat Tenaga Kesehatan?

“Kami sangat berharap dana untuk PPPK dialokasikan di anggaran pemerintah pusat,” kata Ketua Umum APEKSI Airin Rachmi Diany saat konferensi pers Rakorwil III Apeksi dan peluncuran Rakernas XIV Apeksi serta Indonesia City Expo 2019 di Semarang (29/3). Airin mengatakan, semestinya kedudukan keuangan PPPK sama dengan ASN, yakni dialokasikan pada anggaran pemerintah pusat. Sebab, tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan untuk mengalokasikan anggaran PPPK. Selain itu, Rakorwil III Apeksi juga membahas soal dana bagi hasil pajak kendaraan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

“Biasanya dana bagi hasil di provinsi. Sekarang baru ada berapa persen bagi hasil pajak, kami berharap bisa dibesarkan lagi karena pemerintah kota juga membutuhkan biaya untuk pembangunan,” ucap Airin yang juga menjabat wali kota Tangerang Selatan ini. Mengenai kenaikan gaji ASN, Airin berharap ada rekomendasi dan jawaban dari kementerian dalam Rakernas Apeksi mendatang.

Selama Ramadan PNS DKI Jakarta Pulang Lebih Awal 

Dana insentif daerah ini tidak hanya untuk kepala daerah, tapi seluruh jajaran pemerintah kota, di antaranya pejabat eselon, staf, PPPK, dan DPRD. “Pada intinya, kami akan tetap menjalankan tugas dan kewajiban terlepas gaji akan dinaikkan atau tidak. Sebetulnya lebih pada hal kepastian sehingga kami bisa bekerja secara maksimal. Kami tidak menuntut,” ungkapnya. Tidak hanya itu, Airin berharap dana kelurahan bisa ditingkatkan lagi. “Saat ini dana kelurahan sudah mencapai Rp350 juta. Kami berharap bisa ditingkatkan lagi,” ujarnya. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menambahkan, kesepakatan yang dihasilkan dalam Rakorwil III merupakan keputusan Apeksi.

“Kami ini kan kumpulan pemerintah-pemerintah kota, jadi saya rasa keputusannya adalah keputusan dari Apeksi. Yang penting kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di wilayah kota ini dapat semakin baik,” katanya. Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, mengatakan, sebagaimana disebutkan di dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), persoalan anggaran kepegawaian, termasuk gaji, bisa dibebankan di APBN atau APBD. Namun, hal ini harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan beban kerja. “Jadi, sebenarnya ketika mau melakukan pengadaan pegawai baik PPPK atau PNS bukan sekadar bicara analisis kebutuhan, tapi juga kemampuan keuangan negara ini, sampai berapa lama bisa membiayai karena harus dihitung gaji berapa kali.

Kalau PNS kan 12, gaji ke-13, dan THR. Artinya harus dihitung dengan baik. Begitu juga PPPK, karena statusnya juga ASN,” paparnya. Dia mempertanyakan adanya penolakan itu, apakah pemda maupun pemerintah pusat belum melakukan penghitungan kebutuhan anggaran dan pegawai. Menurut Lina, selama ini dalam seleksi CPNS pun analisis ini dilakukan kurang maksimal. “Apalagi kan pengangkatan PPPK ini khusus untuk pegawai honorer dan kontrak. Yang, memang, dulu masuknya secara benar dan ada yang politis. Jadi, ada rasa ingin mengangkat semua,” katanya.

Lina mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hendaknya bersama-sama kembali menghitung kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran. Jika memang ada daerah yang secara keuangan tidak mampu tapi butuh pegawai, pemerintah pusat bisa membuat kebijakan untuk membantu. “Solusinya adalah yang tidak punya kapasitas fiskal jangan maksimalkan PPPK, tapi pemerintah pusat juga bisa bantu. Jadi ada hitung-hitungan proporsional. Misalnya kapasitas fiskal dan kebutuhannya menjadi kriteria. Jadi ada penghitungan kembali, tidak semua diangkat,” katanya.

Selama Ramadan PNS DKI Jakarta Pulang Lebih Awal

Sebelumnya, Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengungkapkan bahwa dari 370 daerah yang membuka seleksi PPPK, hanya 318 yang menyatakan kesanggupan anggaran. Sisanya 52 belum mengonfirmasi kesanggupan anggaran. “Jadi untuk verifikasi (seleksi PPPK) kita fokus 318, 52 kita tinggalkan dulu,” ujarnya, Selasa (26/3). Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Mudzakir menambahkan, terkait nasib 58 pemda yang belum menyatakan kemampuan anggaran masih akan dikoordinasikan dalam Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) PPPK. Apalagi jumlah tersebut terus berkurang. “Nanti akan dikonsolidasikan oleh Panselnas,” ungkapnya.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan kepastian anggaran sangatlah penting, mengingat pemda yang bertanggung jawab terhadap PPPK.

(Angga Rosa/Dita Angga)

1
2

Berita Terkait

PNS

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini