DKI Percepat Pembangunan Infrastruktur Senilai Rp571 Triliun

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 22 April 2019 11:16 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 04 22 320 2046340 dki-percepat-pembangunan-infrastruktur-senilai-rp571-triliun-FMAZpvi5n7.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta menjajaki skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPBDU) untuk membangun sembilan proyek infrastruktur senilai Rp571 triliun. Skema ini dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut.

Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto mengatakan, bertambahnya populasi di suatu negara menuntut infrastruktur baru demi pelayanan publik yang lebih baik. Terdapat tiga skema dalam pengadaan infrastruktur di Pemprov DKI Jakarta, yaitu peng adaan konvensional, penugasan badan usaha milik daerah (BUMD), dan skema kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha(KPDBU) atau public private partnership.

Menurut dia, KPDBU adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah melalui kerja sama dengan badan usaha dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja sama yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Skema ini sudah diterapkan di berbagai negara dan terbukti menjadikan proyek pengadaan lebih efektif. ” KPDBU, skema yang paling bisa mengimbangkan keterlibatan pemerintah daerah dan swasta di suatu proyek dan KP DBU bukan privatisasi,” katanya.

 Baca Juga: Habiskan Rp293,18 Miliar, Underpass Terpanjang di Indonesia Dibangun

Keunggulan KPDBU juga tercermin dari manfaat yang bisa didapatkan antara lain peningkatan kualitas layanan, kepastian perawatan secara reguler, perencanaan, koordinasi dan seleksi proyek yang berkualitas, transparansi dalam pengadaan proyek, inovasi dalam pengadaan infrastruktur, dan pengelolaan dana infrastruktur yang lebih efisien. KPDBU dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Jakarta.

“KPDBU dapat mempercepat pembangunan infrastruktur karena APBD jumlahnya sangat terbatas untuk mendanai seluruh kebutuhan investasi,” ujarnya.

Denny menuturkan, pemerintah daerah menawarkan skema KPDBU dalam rangka menarik dana yang berasal dari pihak swasta untuk turut membangun infrastruktur maupun proyek-proyek lainnya. Pihak swasta diberikan kepastian berupa pengembalian tingkat keuntungan yang diharapkan (rate of return) dan menjaga risiko secara reasonable oleh pihak swasta.

 Baca Juga: Menhub: Pembangunan Dilakukan supaya Negara Tidak Bubar

DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui Pusat Informasi, Promosi, dan Kerja Sama Investasi (PIPKI) mendukung dan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menjembatani keunggulan pihak swasta dan pemerintah daerah demi warga Ibu Kota mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik melalui skema KPDBU.

“Saat ini PIPKI menawarkan sembilan potensi proyek KPDBU yang dapat dijalankan di DKI Jakarta dengan target dan total estimasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur publik Jakarta 2030 sebesar Rp571 triliun,“ ungkapnya.

Sembilan proyek tersebut yakni pengembangan jaringan rel mass rapid transit (MRT) mencapai 223 km dengan biaya sebesar Rp214 triliun, pengembangan jaringan rel light rail transit (LRT) menjadi 116 km sebesar Rp60 triliun, pengembangan panjang rute Transjakarta sepanjang 2.149 km dengan biaya Rp10 triliun.

Selain itu, jaringan rel elevated loop line sepanjang 27 km sebesar Rp27 triliun, penyediaan permukiman hingga 600.000 unit dengan fasilitas pembiayaan 30% sebesar Rp90 triliun, peningkatan air bersih hingga 100% penduduk DKI Jakarta sebesar Rp27 triliun, peningkatan cakupan air limbah yang mencakup 81% penduduk DKI Jakarta sebesar Rp69 triliun.

Termasuk revitalisasi angkutan umum hingga 20.000 unit sebesar Rp4 triliun, pengendalian banjir dan penambahan pasokan air sebesar Rp70triliun. Total nilai estimasi kebutuhan pembiayaan sembilan infrastruktur ini mencapai Rp571 triliun.

Direktur Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sri Bagus Guritno menyampaikan skema umum KPDBU sebagai integrasi sumber pendanaan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran.

“Bappenas ditunjuk sebagai koordinator pengintegrasian sumber-sumber pendanaan proyek prioritas yakni proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan,” tegasnya.

Sri menekankan pentingnya perubahan paradigma, yakni skema KPDBU bukan bersifat privatisasi, tetapi pengelolaan aset melalui konsesi.

“Manfaat KPDBU memiliki prinsip on schedule, on budget dan on service sehingga ada kesinambungan perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan dan mampu mengatasi keterbatasan kapasitas pelaksanaan,” ucapnya. (Bima Setiyadi)

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini