nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pasca-Pemilu, Pengusaha Minta Kepastian Hukum dan Perizinan

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 24 April 2019 08:41 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 24 320 2047286 pasca-pemilu-pengusaha-minta-kepastian-hukum-dan-perizinan-FfdvsNv8nf.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menyatakan, pasca-pemilu 2019 harus ada perbaikan, baik dari sisi ekonomi dan politik.

"Pertama, kestabilan politik, kestabilan keuangan, kepastian hukum dan juga pertumbuhan perekonomian (fiskal). Kedua, penyempurnaan dari segi perizinan memang terus dilakukan," ujarnya di Djakarta Theater Jakarta, Selasa (23/4/2019) malam.

Dia menuturkan, peningkatan dari segi produktivitas harus terus ditingkatkan karena sekarang bukan zaman buruh murah tapi zaman bagaimana mereka punya produktivitas yang lebih tinggi.

"Oleh sebab itu, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang telah dicanangkan oleh bapak Presiden Joko Widodo kita menjadi hal yang sangat penting dan kita akan mendorong program ini secara masif, terukur, dan terstruktur dan juga tentunya masih banyak pekerjaan rumah lain," tutur dia.

 Baca Juga: Pemilu Aman, Sri Mulyani: Kepercayaan Publik pada Stabilitas Ekonomi Meningkat

Misalnya, lanjut dia, dengan komposisi legislatif yang lebih condong ke PDIP akan berpengaruh pada penentuan kebijakan. Bagaimana jika terjadi ketidakseimbangan legislatif dan eksekutif.

"Kalau dilihat sebagian besar partai Jokowi itu 60% itu akan menimbulkan implementasi dari setiap kebijakan presiden lebih cepat. Karena parlemen akan mendorong supaya kebijakan ini pasti berjalan. Ini adalah suatu hal yang positif. Dengan adanya kekuatan di parlemen, hal krusial yang harus segera dilakukan approve-nya akan lebih cepat," katanya.

 Baca Juga: Presiden Jokowi: Perizinan untuk Investasi Masih Ruwet

Dia menambahkan, momentum yang baik, hasil pemilu yang damai, momentum hasil pemilu ini, ada penguatan mata uang, investor dari protofolio masuk, saham maupun obligasi kurang lebih Rp90 triliun dari awal tahun, itu yang harus dijaga karena investasi yang awal masuk itu portofolio bukan FDI.

"Ini yang harus dijaga agar bisa masuk FDI dari second quartal ke depannya. Untuk tantangan ke depan yakni selama pemerintah mau berkomunikasi dengan dunia usaha, saya rasa semua bisa dimitigasi dan dicarikan solusi. Saya lihat pemerintahan pak Jokowi sangat terbuka dan sangat komunikatif dengan dunia usaha," katanya.

(dni)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini