nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPD Harap Kerangka APBN 2020 Bisa Selesaikan Kesenjangan Antar Daerah

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 27 Mei 2019 17:38 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 27 20 2060975 dpd-harap-kerangka-apbn-2020-bisa-selesaikan-kesenjangan-antar-daerah-743ENaaYKq.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Komite VI DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Keuangan terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer daerah. Hasil rapat tersebut nantinya akan dijadikan DPD sebagai usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 ke DPR RI.

Ketua Komite IV Ajiep Padindang mengatakan, dalam merumuskan arah dan strategis kebijakan fiskal, pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan dinamika perekonomian baik global maupun domestik.

“APBN secara konsisten harus terus didorong agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan mampu mengendalikan resiko serta berkelanjutan,” ucapnya saat di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (27/5/2019).

 Baca Juga: Bahas Kerangka APBN 2020, DPD Panggil Wamenkeu

Menurut Ajiep, apa yang dirumuskan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 berkaitan erat bagaimana DPD RI mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pasalnya, sampai hari ini perekonomian di daerah masih berfluktuatif atau tidak merata.

“Pertumbuhan di daerah tidak sama ada yang sampai 7%, tapi ada juga yang tumbuhnya hanya 4%. Jadi kita harus menyelesaikan soal kesenjangan antar daerah dan wilayah, tingginya gini ratio dan lainnya," ujarnya.

Ajiep juga menjelaskan tantangan dan permasalahan pada tahun 2020 nanti juga semakin rumit. Seperti, perkembangan perekonomian global yang saat ini masih menuju keseimbangan baru berimbas pada kinerja perekonomian domestik.

“Hal ini bersumber dari kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dan keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter negara-negara maju,” tuturnya.

 Baca Juga: APBN 2020 Masih Dihantui Defisit 1,52%

Dari sisi domestik, akselerasi investasi dan perbaikan daya saing dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi untuk menghindari middle income trap. Namun pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang relatif terbatas pada kisaran 5%-5,5%.

“Peningkatan kapasitas produksi nasional di sisi lain, membutuhkan dukungan sumber dana untuk kegiatan investasi,” kata senator asal Sulawesi Selatan itu.

Selain itu, Ajiep menambahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran. Perlu diikuti peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan dan kepemilikan aset melalui program bantuan.

“Di sisi lain, penurunan pengangguran masih menghadapi mismatch antara bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, serta masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia,” jelas Ajiep.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini