nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jawaban Sri Mulyani soal Keluhan Anggaran Anggota DPR

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 12 Juni 2019 09:48 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 12 20 2065532 jawaban-sri-mulyani-soal-keluhan-anggaran-anggota-dpr-R10fpzPC8J.jpeg Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Yohana/Okezone

JAKARTA - Dalam rapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar John Kenedy mengeluhkan keadaan kantor hingga infrastruktur di daerah yang dinilai kurang mendapat perhatian. Hal itu disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga hadir dalam rapat.

John mengeluhkan, ukuran kantor DPR yang katanya hanya berukuran 4×6 meter persegi. Ruang itu bahkan diisi oleh 8 orang yang terdiri dari anggota DPR, Tenaga Ahli dan Asisten Pribadi.

"Kami sangat senang bila Ibu berkenan berkunjung ke ruangan kami yang lebih kecil dari ruangan ketua kelurahan," kata dia dalam rapat di Ruang Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Selain itu, dia juga mengeluhkan, pembangunan infrastruktur di daerah, sebab pihaknya sudah berkali-kali membahas melalui panitia kerja (panja) namun realisasinya belum terwujud. Kata dia, sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat ada sejumlah janji yang harus dipenuhi, khususnya soal pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya.

Baca Juga: 2020, Gubernur BI Ramal Rupiah Bergerak di Rp13.900-Rp14.300/USD

"Kami mohon keadaan infrastruktur di daerah ini bisa lebih diperhatikan, padahal kami sudah berkali kali membahasnya di panja dana daerah, tetapi realisasinya tak pernah terwujud. Hal ini membuat saya merasa malu sebagai anggota DPR," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menyatakan, DPR yang memang dipilih oleh rakyat memiliki hak anggaran. Oleh sebab itu, anggaran tersebut juga menjadi bagian dalam APBN. Dia menyatakan, dalam menyusun APBN, pemerintah juga berkoordinasi dengan DPR, maka menurut dia, aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPR juga turut tertuang dalam APBN.

"Mengenai bagaimana DPR akan mengatur usulan perjuangan daerah pemilihan, maka kita perlu bahas saja seperti apa. Karena memang sudah diberikan langsung ke daerah melalui kementerian/lembaga, dana alokasi khusus (DAK) fisik, lewat dana desa, dana kelurahan dan sebagainya," jelas dia dalam kesempatan yang sama.

Baca Juga: Strategi Sri Mulyani Jaga Rupiah agar Tak Bergerak Liar pada 2020

Sri Mulyani pun menekankan, pihaknya menghargai apa yang menjadi hak DPR untuk mendapatkan anggaran, namun dalam menyusunnya ada batasan. Kata dia, APBN seperti dalam 'amplop besar' yakni segala sesuatu yang tersusun harus di berada dalam amplop tersebut.

Maka, jika banyaknya anggaran yang membuat melampaui batas, konsekuensinya tingkat defisit APBN semakin melebar. Di sisi lain, target penerimaan pajak akan semakin tinggi, bahkan utang negara juga akan semakin bertambah besar.

"Itu semuanya (kebijakan fiskal) yang tidak populer juga, nanti akan terkena konsekuensi. Utangnya akan makin tinggi, itu saya yang dituduh, disebut ratu utang. Padahal ini adalah konsekuensi dari yang kita sebutkan tadi, dan kebijakan fiskal adalah pemerintah yang mengajukan ke DPR, kemudian kita bersama bahas dan dibentuk menjadi UU APBN, disitulah semua sudah terwadahi," paparnya.

Menurutnya, dalam penyusunan APBN prioritas dari sisi pemerintah dan dari sisi DPR, baik itu secara individual maupun partai, sudah terwadahi. Maka segala program yang juga dicanangkan merupakan koordinasi bersama DPR.

"Jadi saya monggo (silakan) saja kita atur wong (kan) ini negara kita sendiri, UU kita sendiri, APBN kita sendiri. Artinya sendiri itu kita rakyat Indonesia dan kita pertanggungjawabkan kepada rakyat," tutupnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini