nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Selisih Anggaran Daerah Rp20 Triliun, Pemda Diminta Genjot Penyerapan

Kamis 20 Juni 2019 12:47 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 06 20 20 2068682 selisih-anggaran-daerah-rp20-triliun-pemda-diminta-genjot-penyerapan-fZEgtAMRao.jpeg Uang Rupiah. Foto: Okezone

JAKARTA - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam APBD Provinsi se-Indonesia menunjukkan rapot merah, hal ini terlihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang dihasilkan. Melihat hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintah setiap daerah untuk menggenjot penyerapan APBD. “Rata-rata SiLPA provinsi kita masih triliunan, hampir Rp20 triliun untuk seluruh provinsi,” kata Tjahjo dilansir dari Harian Neraca, Kamis (20/6/2019),

Berdasarkan laporan hasil evaluasi hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 terdapat SiLPA yang cukup besar antara lain, Provinsi DKI Jakarta Rp12.171.689.204.491,00, Provinsi Jawa Barat Rp2.250.000.000.000,00, Provinsi Aceh Rp1.652.595.332.255,00, Provinsi Jawa Timur Rp1.526.174.869.217,00, Provinsi Jawa Tengah Rp686.759.423.000,00, Provinsi Bali Rp510.757.121.691,00.

Baca Juga: Batas Perda APBD Terbit Sepekan Lagi

Selanjutnya adalah Provinsi Sumatera Utara Rp500.000.000.000,00, Sumatera Barat Rp486.422.448.521,72, Provinsi Riau Rp68.313.634.620,20, Provinsi Lampung Rp93.706.929.856,27, Provinsi DI Yogyakarta Rp465.119.895.321,23, Provinsi Kalimantan Tengah Rp202.234.441.150,72, Provinsi Sulawesi Barat Rp130.214.583.519,09, Provinsi Sulawesi Tengah Rp367.635.953.127,04, Provinsi Papua Rp888.119.740.276,61.

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jika SiLPA suatu wilayah menunjukkan angka 0 (nol) maka menunjukkan penyerapan anggaran 100%. Mendagri telah meminta Pemerintah Daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien.

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Melemah Jadi Rp14.940 per Dolar AS 

Ia menilai agak aneh karena menghabiskan anggaran masih sulit, “Ini menunjukan bahwa perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Ini tolong dicermati,” tegas Mendagri. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memberi perhatian terhadap delapan hal yang sering terjadi terkait alokasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut dia, permasalahan yang menjadi perhatian terkait dengan alokasi APBD untuk belanja antara lain penganggaran tidak sesuai dengan substansi. “Realisasi belanja tidak sesuai dengan alokasi anggaran, kelebihan pembayaran belanja modal,” kata Tjahjo. Selain itu, lima hal lain yang sering bermasalah terkait APBD adalah kelebihan pembayaran honorarium, perjalanan dinas dan paket meeting; kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa termasuk jasa konsultasi.

Kemudian penyaluran belanja program yang belum dapat dimanfaatkan; penyaluran belanja barang ke masyarakat yang tidak memadai; serta pertanggungjawaban belanja kurang tertib. Tjahjo mengatakan dengan peraturan yang sudah ada, daerah diharapkan dapat mengelola keuangan daerah dengan baik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini