nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Sindir Pemda yang Belum Maksimalkan Anggaran Daerah

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 20 Juni 2019 17:20 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 20 20 2068831 sri-mulyani-sindir-pemda-yang-belum-maksimalkan-anggaran-daerah-9hUNaQeQL0.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat masih ada daerah yang serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rendah. Hal tersebut berdampak pada tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

Silpa merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jika Silpa suatu wilayah menunjukkan angka 0 maka menunjukkan penyerapan anggaran 100%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, rendahnya Silpa merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Apalagi serapan pembangunan masih sangat rendah.

Baca Juga: Batas Perda APBD Terbit Sepekan Lagi

"Silpa kan dari APBD mereka dan itu kewenangan Pemda. Dan masih ada pembangunan daerah yang belum masing bisa dimaksimalkan dan dimanfaatakan," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/6/2019).

Sebelumnya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi dalam APBD Provinsi se-Indonesia menunjukkan rapot merah, hal ini terlihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang dihasilkan.

Baca Juga: Selisih Anggaran Daerah Rp20 Triliun, Pemda Diminta Genjot Penyerapan

Melihat hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintah setiap daerah untuk menggenjot penyerapan APBD. "Rata-rata SiLPA provinsi kita masih triliunan, hampir Rp20 triliun untuk seluruh provinsi," kata Tjahjo.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 terdapat SiLPA yang cukup besar antara lain, Provinsi DKI Jakarta Rp12.171.689.204.491,00, Provinsi Jawa Barat Rp2.250.000.000.000,00, Provinsi Aceh Rp1.652.595.332.255,00, Provinsi Jawa Timur Rp1.526.174.869.217,00, Provinsi Jawa Tengah Rp686.759.423.000,00, Provinsi Bali Rp510.757.121.691,00.

Selanjutnya adalah Provinsi Sumatera Utara Rp500.000.000.000,00, Sumatera Barat Rp486.422.448.521,72, Provinsi Riau Rp68.313.634.620,20, Provinsi Lampung Rp93.706.929.856,27, Provinsi DI Yogyakarta Rp465.119.895.321,23, Provinsi Kalimantan Tengah Rp202.234.441.150,72, Provinsi Sulawesi Barat Rp130.214.583.519,09, Provinsi Sulawesi Tengah Rp367.635.953.127,04, Provinsi Papua Rp888.119.740.276,61.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini