Share

Bocoran Soal Tes CPNS 2019 hingga Tagih Utang Lapindo

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 23 Juni 2019 09:53 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 22 320 2069601 bocoran-soal-tes-cpns-2019-hingga-tagih-utang-lapindo-1DlD1Df63z.jpeg Dok Kementerian PANRB

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan sedikit bocoran mengenai seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Pada seleksi nanti, akan ada perbedaan soal dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah tidak akan memberikan keringanan terkait pembayaran utang oleh anak usaha Grup Bakrie, PT Minarak Lapindo Jaya. Perusahaan ini memiliki kewajiban melunasi utang kepada pemerintah yang jatuh tempo pada akhir Juli 2019

 Baca Juga: Fakta di Balik Dana Talangan Lumpur Lapindo, Grup Bakrie Harus Bayar Utang

Kemudian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan paling lambat pada 1 Juli 2019 seluruh operasional penerbangan domestik dengan pesawat jet di Bandara Internasional Husein Sastranegara dialihkan ke Bandara Internasional Kertajati.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Intip Bocoran Soal Tes CPNS 2019

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan sedikit bocoran mengenai seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Pada seleksi nanti, akan ada perbedaan soal dibandingkan tahun lalu.

Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan mengatakan, ada perubahan soal pada CPNS 2019. Pasalnya, soal ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini.

Namun menurut Ridwan, secara tingkat kesulitan masih akan sama dibandingkan tahun lalu. Sebab, PNS ini harus dituntut untuk menjadi agen kemajuan bangsa.

"Kesulitannya tidak berubah, tetapi tantangannya mengikuti perkembangan zaman. Karena ketika mereka menjadi PNS nanti, mereka harus mampu menjadi perekat NKRI," ujarnya saat ditemui di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

 Baca Juga: Soal Lumpur Lapindo, Sri Mulyani Pastikan Tak Ada Keringanan Dana Talangan

Lanjut Ridwan, tingkat kesulitan antar jenjangnya berbeda. Contohnya, soal untuk jenjang Strata 1 dengan SMA dan SMK akan dibedakan karena secara tingkat pendidikan.

“Dari tahun 2013 sudah ada, termasuk ada tingkatannya untuk yang S1 hingga SMA/SMK. Yang SMA/SMK ini juga dipakai untuk anak-anak sekolah kedinasan,” jelasnya.

 

Dari daerah juga, tingkat kesulitannya akan berbeda. Masing-masing daerah akan diberikan soal sesuai dengan rata-rata dari Ujian Nasionalnya.

“Banyak, misalnya informasi dari Kemendikbud, mereka punya range. Misalnya hasil UN secara nasional kan rata-rata Jogja, rata-rata Pekanbaru. Itu salah satunya jadi basis untuk ini untuk yang tipe sulit deh, ini untuk yang tipe mudah deh,” jelas Ridwan.

Soal-soal tersebut, lanjut Ridwan, akan dibuat oleh Panitia Seleksi Nasional. Di dalamnya ada Kementerian Pedidikan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan juga para ahli seperti dosen.

"SKD disusun oleh Panselnas dari unsur Kemendikbud dan Kemeristekdikti. Tipe soalnya High Order Thinking Skill (HOTS)," ucapnya.

Soal Lumpur Lapindo, Sri Mulyani Pastikan Tak Ada Keringanan Dana Talangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah tidak akan memberikan keringanan terkait pembayaran utang oleh anak usaha Grup Bakrie, PT Minarak Lapindo Jaya. Perusahaan ini memiliki kewajiban melunasi utang kepada pemerintah yang jatuh tempo pada akhir Juli 2019

Utang tersebut merupakan dana talangan yang dikeluarkan untuk ganti rugi korban luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kebijakan (utang Lapindo) sampai saat ini belum ada perubahan. Seperti yang selama ini disampaikan peraturan mengenai kewajiban PT Minarak Lapindo Jaya masih sama," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2018).

Seperti diketahui, pemerintah meneken perjanjian dengan perusahaan Grup Bakrie pada Juli 2015 untuk menalangi ganti rugi bencana alam Lumpur Lapindo. Perjanjian itu yakni Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak pada 22 Maret 2007.

Dalam perjanjian tersebut, disepakati pengembalian dilakukan maksimal empat tahun terhitung sejak perjanjian tersebut ditandatangani pada Juli 2015. Adapun total dana talangan yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp827 miliar.

Namun, saat ditanyakan soal progres cicilan utang oleh anak usaha Grup Bakrie itu, Sri Mulyani tak dapat menyampaikan. Sebab, dirinya belum melihat data terkini.

"Aku belum lihat datanya," tutup dia.

 

Pesawat Jet Pindah Terbang dari Bandara Husein ke Kertajati Paling Lambat 1 Juli

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan paling lambat pada 1 Juli 2019 seluruh operasional penerbangan domestik dengan pesawat jet di Bandara Internasional Husein Sastranegara dialihkan ke Bandara Internasional Kertajati.

”Pemerintah pusat berkomitmen untuk mengatur semua stakeholder agar pelayanan di Kertajati ini menjadi baik. Kita rencanakan paling lambat 1 Juli, karena bertahap. Di sini (Kertajati) ada 28 take-off, 28 landing, berarti ada 56 take-off dan landing yang pindah ke Kertajati, yaitu semua pesawat jet (rute) dalam negeri,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta kemarin.

Sementara untuk operasional seluruh pesawat propeller dan pesawat yang mengoperasikan rute luar negeri tetap melalui Husein Sastranegara di Bandung. Menyusul keputusan tersebut, PT Angkasa Pura II menyatakan siap untuk melakukan penataan penerbangan di Husein Sastrane gara dan Kertajati.

President Director PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin mengatakan, saat ini tengah dilakukan pendataan terkait kebutuhan yang diperlukan maskapai agar pengalihan penerbangan berjalan mulus.

”Kami tengah mendata apa saja yang dibutuhkan maskapai supaya paling lambat 1 Juli 2019 seluruh penerbangan sudah pindah ke Kertajati, sesuai keputusan rapat hari ini,” imbuhnya.

Pengamat penerbangan yang juga anggota Ombudsman Alvin Lie menilai, hingga kini jalan tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan (Cisumdawu) belum selesai dan belum ada aksesibilitas kereta ataupun bus ke Bandara Kertajati.

”Kondisi itu membuat konsumen berpotensi pindah ke Halim atau Soekarno- Hatta, sebab aksesibilitas ke sana lebih mudah,” ujarnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini