Pembangunan Infrastruktur Korbankan 45.000 Kontraktor Dalam Negeri?

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 09 Juli 2019 14:20 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 09 320 2076565 pembangunan-infrastruktur-korbankan-45-000-kontraktor-dalam-negeri-sUd5tpfqVe.jpg Ilustrasi Pembangunan Proyek Infrastruktur (Foto: Okezone)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pada hari ini.

Baca Juga: Tak Hanya Infrastruktur Kelas Berat, Jembatan Pengantin pun Jadi Sorotan

Dalam sidang, Anggota DPR Komisi V Bambang Haryo memberikan masukan kepada pemerintah terkait pembangunan infrastruktur. Menurutnya, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur hingga Rp400 triliun kurang maksimal. Pasalnya, tidak semua infrastruktur ini dapat dirasakan.

Proyek Jalan Tol

“Kami lihat infrastruktur sudah dibangun dengan anggaran sekitar Rp400 triliun lebih, angka ini lebih tinggi dari kabinet sebelumnya sekitar Rp120 triliun lebih. Tapi kami lihat hampir tidak maksimal hasil dari infrastruktur,” ujarnya di Ruang Paripurna DPR-RI, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Baca Juga: Jadi Fokus Pemerintah, Anggaran Infrastruktur Diperkirakan Rp450 Triliun per Tahun

Salah satu contoh belum besarnya pembangunan infrastruktur adalah banyak sekali kontraktor dalam negeri yang tidak mendapat proyek. Padahal seharusnya, proyek-proyek yang dikerjakan ini menjadi peluang bagi kontraktor dalam negeri.

“Kontraktor kita mati 45.000 perusahaan,” ucapnya.

Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga sama sekali tidak berasa di level bawah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang justru mati meskipun pembangunan infrastruktur dibangun begitu masif.

“UKM yang berkolaborasi jadi koperasi mati 40 ribu lebih dalam tempo 3-4 tahun terakhir. Data semua ada di media dan lain-lain,” ucapnya.

Masyarakat umum juga tidak merasakan dampak pembangunan infrastrukturnya. Misalnya swasembada pangan yang justru tidak tercapai karena irigasi kurang baik karena kurangnya pasokan air.

Selain itu, akses air bersih juga dinilai masih kurang dan belum berdampak. Banyak daerah yang justru tidak mendapatkan akses air minum meskipun pemerintah menggalangkan program 100-0-100.

“Kami lihat kalau infrastruktur tidak beri perubahan ke masyarakat agar DPR bisa perhatikan lebih lagi,” ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini