nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Tetapkan Batas Maksimal Defisit APBD 2020 Jadi 0,28%

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Jum'at 06 September 2019 12:36 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 06 20 2101394 sri-mulyani-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-2020-jadi-0-28-U6dSibXSAW.jpg Ilustrasi Anggaran Daerah (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan batas maksimal kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pinjaman kumulatif daerah di tahun 2020 sebesar 0,28% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020. Beleid ini ditandatangani Sri Mulyani pada 30 Agustus 2019.

“Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar 0,28% dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2020,” bunyi PMK tersebut, seperti dilansir dari Setkab, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga: Banyak APBN 2018 Tak Capai Target, Begini Pembelaan Sri Mulyani

Selain itu, menurut PMK ini, juga ditentukan batas maksimal defisit APBD tahun 2020 masing-masing daerah yang berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah. Di mana batas defisit sebesar 4,5% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori sangat tinggi.

Kemudian, sebesar 4,25% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 kategori tinggi. Sebesar 4% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 kategori sedang.

Baca Juga: Rapor Merah APBN 2018, Pertumbuhan Ekonomi di Bawah Target 5,4%

Lalu, sebesar 3,75% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 kategori rendah. Serta, sebesar 3,5% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 kategori sangat rendah.

“Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2020 masing-masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2020,” bunyi beleid itu.

Untuk batas maksimal kumulatif pinjaman daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar 0,28% dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2020. Pinjaman daerah sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.

Meski diatur batasnya, namun dalam rencana defisit APBD jika diperkirakan melampaui aturan, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan persetujuan dari Sri Mulyani melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Baca Juga: Korupsi Bisa Dilawan dengan Sistem Audit Keuangan Negara yang Profesional

“Persetujuan atau penolakan atas Batas Maksimal Defisit APBD menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur,” bunyi Pasal 9 PMK ini.

Ditegaskan dalam PMK ini, Kemenkeu akan melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah untuk membiayai Defisit APBD dan/atau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 14 beleid itu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini