nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Demi Pindah Ibu Kota, Setengah Aset Negara di Jakarta Rp550 Triliun Siap Disewakan ke Swasta

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 18 September 2019 16:58 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 18 470 2106426 demi-pindah-ibu-kota-setengah-aset-negara-di-jakarta-rp550-triliun-siap-disewakan-ke-swasta-3KK1iJbAqT.jpeg Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Rakornas Kadin bidang Properti (Foto: Okezone.com/Dok. Kadin)

JAKARTA - Pemerintah berencana menyewakan aset-aset negara yang ada di Jakarta kepada pihak swasta. Nantinya pendapatan hasil sewa akan digunakan sebagai modal memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur (Kaltim).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, hanya separuh aset saja yang akan disewakan kepada pihak swasta. Adapun berdasarkan data, jumlah aset pemerintah di DKI Jakarta sebesar Rp1.100 triliun.

Artinya hanya Rp550 triliun saja dana yang akan didapatkan oleh pemerintah. Angka tersebut cukup untuk membiayai pemindahan ibu kota yang menbutuhkan dana Rp466 triliun.

"Potensinya menurut perhitungan Kemenkeu saat ini setelah evaluasi aset, untuk yang di Jakarta di atas Rp1.100 triliun, dari itu dikaitkan dengan pembangunan ibu kota baru ada sekitar separuhnya yang nanti bisa dikerjasamakan dengan swasta," ujarnya saat ditemui di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu (19/9/2019).

Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Kadin: Memberikan Pemerataan bagi Daerah Lain

Menurut Bambang, alasan tidak semua aset disewakan karena ada beberapa yang tidak bisa dimiliki oleh publik. Misalnya saja istana negara, sekolah, hingga rumah sakit.

Aset-aset negara yang dibuka untuk swasta berupa gedung-gedung kementerian, perkantoran, hingga rumah dinas yang nantinya akan ditinggalkan ketika ibu kota pindah.

"Itu tetap menjadi fasilitas publik di Jakarta," ucapnya.

Dia melanjutkan, rencananya pemerintah mulai menawarkan separuh asetnya di Jakarta pada tahun depan. Karena, pemerintah perlu menyelesaikan master plan untuk ibu kota baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser dan Kutai Kartanegara, Kaltim yang ditargetkan rampung tahun ini.

"Paling cepat tahun depan. Karena kita harus siapkan dulu master plan dari ibu kota baru ini," ucap Bambang.

Baca Juga: Pemerintah Akan Bangun Rusun dan Apartemen untuk PNS di Ibu Kota Baru

Adapun skema kerja kepemilikan aset akan mengacu pada peraturan pemerintah mengenai pengelolaan barang milik negara. Namun, diantara skema-skema yang ada dalam aturan, hanya dua yang sekiranya akan dikuasai oleh swasta.

"Ada yang build operate transfer atau bangun guna serah, maupun yang bersifat kerja sama pemanfaatan," ucapnya.

Sementara untuk jangka waktunya juga akan diatur berdasarkan aturan yang berlaku. Swasta bisa memiliki aset negara dengan durasi waktu sekitar 30 tahun.

“Pemanfaatan dengan durasi waktu 30 tahun kira-kira. Itu yang ada di aturan sekarang," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini