nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Status Pegawai KPK Jadi ASN, MenpanRB: Saya Enggak Mau Ngomong

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 24 September 2019 16:46 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 24 320 2108747 status-pegawai-kpk-jadi-asn-menpanrb-saya-enggak-mau-ngomong-6y9SPXFv56.jpg Status Pegawai KPK Jadi ASN (Foto: Setkab)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Syafruddin enggan berkomentar terkait  status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perubahan status ini mengikuti revisi Rancangan Undang-Undang KPK yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR.

"Itu (RUU KPK tentang status ASN pegawai KPK) belum diundangkan,” ujarnya saat ditemui di Universitas Indonesia Kampus Salemba, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

 Baca Juga: Status Pegawai KPK Jadi ASN, Ini Kata Menpan-RB

Menurut Syafruddin, sebelum diundangkan dirinya tidak akan berkomentar tentang masalah tersebut. Karena khawatir apa yang keluar dari mulutnya, justru nantinya dimanfataakan dan dipelintir oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan

“Belum diundangkan saya enggak mau ngomong kalau belum diundangkan kalau sudah diundangkan baru kita bicara,” katanya.

Baca Juga: Penyidik KPK Jadi ASN Rawan Tergoda Suap

Melihat Lebih Dekat Aktivitas PNS Pemprov DKI Jakarta

Sebagaimana diketahui, Diketahui, DPR telah mengesahkan revisi UU KPK. Hal itu dilakukan pada Rapat Paripurna 17 September 2019 lalu tingkat pertama.

Laporan terhadap hasil keputusan tingkat pertama dibacakan oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas. Supratman menyebutkan enam poin revisi yang telah dibahas dan disetujui bersama.

Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga hukum berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam kewenangan dan tugas bersifat independen dan bebas dari kekuasaan.

Kedua, pembentukan dewan pengawas untuk mengawasi kewenangan dan tugas KPK agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan pengawas telah disepakati mayoritas fraksi dan pemerintah ditunjuk oleh presiden.

 Melihat Lebih Dekat Aktivitas PNS Pemprov DKI Jakarta

Ketiga, revisi terhadap kewenangan penyadapan oleh KPK di mana komisi meminta izin kepada dewan pengawas.

Keempat, mekanisme penggeledahan dan penyitaan yang juga harus seizin dewan pengawas.

Kelima, mekanisme penghentian dan atau penuntutan kasus tipikor.

Keenam, terkait sistem pegawai KPK di mana pegawai menjadi ASN.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini