nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

6 Fakta Iuran BPJS Kesehatan Naik, Buruh Lobi Jokowi hingga Anggaran Defisit

Rizqa Leony Putri , Jurnalis · Sabtu 12 Oktober 2019 07:39 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 11 320 2115657 6-fakta-iuran-bpjs-kesehatan-naik-buruh-lobi-jokowi-hingga-anggaran-defisit-g7HXyp3FdK.jpg 6 Fakta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan (Foto: Setkab)

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membeberkan sangat penting menaikan iuran. Selain karena defisit, hal ini dilakukan untuk menyelamatkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pasalnya, pada tahun ini saja BPJS Kesehatan diproyeksikan akan mengalami defisit Rp32 triliun jika tak ada kenaikan.

 Baca Juga: Diminta Buruh Tak Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Jokowi: Kita Pertimbangkan

Berikut fakta-fakta mengenai kenaikan iuran BPJS yang disebabkn oleh defisit seperti dirangkum Okezone, Sabtu (12/10/2019).

1. Iuran Tak Sesuai Jadi Penyebab Utama Defisit

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, yang menjadi penyebab keuangan BPJS Kesehatan berdarah-darah karena iuran yang dibayarkan masyarakat tak sesuai. Bahkan ada beberapa masyarakat yang justru masih menunggak meskipun mendapatkan pelayanan dari BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Jadi Plt Menko PMK, Darmin Tidak Akan Ubah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Berdasarkan data yang dimilikinya pada 2016, seharusnya peserta BPJS kelas III non formal iuran idealnya sebesar Rp56.000 per bulannya. Namun, pemerintah memutuskan agar iuran untuk peserta kategori tersebut hanya sebesar Rp25.500 per bulannya.

Lalu, untuk peserta kelas II kategori non formal seharusnya membayar iuran Rp63.000. Namun, pemerintah memutuskan agar iuran peserta kategori tersebut hanya dibebankan membayar Rp51.000 per bulannya.

 BPJS Kesehatan

2. Diminta Buruh Tak Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Jokowi: Kita Pertimbangkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengkalkulasi terlebih dahulu usulan yang disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal agar pemerintah meninjau ulang rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan di kelas III.

“Nanti kita pertimbangkan lagi, karena memang kita juga harus berhitung, harus berkalkulasi,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai bertemu dengan Presiden KSPSI Andi Gani dan Presiden KSPI Said Iqbal, di Istana Kepresidenan Bogor.

Presiden mengingatkan, nanti kalau kenaikan BPJS tidak kita lakukan yang terjadi juga defisit besar di BPJS. “Semuanya dihitung, semuanya dikalkulasi,” ujarnya.

 Jokowi

3. Kenaikan Iuran Sudah Opsi Terakhir

 

Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo menegaskan, penyesuaian iuran peserta BPJS Kesehatan itu menjadi opsi terakhir. Sebelum ditentukan kenaikan tarifnya, ada beberapa hal yang mendukung sustainable program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seperti perbaikan sistem dan manajemen JKN yang harus sustain. Lalu kepesertaan yang akan mempengaruhi jumlah iuran, pesertanya harus dilayani, tidak boleh ada fraud, juga perbaikan sistem rujukan.

 

4. Berlaku 1 Januari 2020

Pemerintah berencana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tak hanya menaikkan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemerintah juga akan menaikkan iuran untuk peserta mandiri.

Rencananya, kenaikan iuran Mandiri ini akan berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang. Kenaikan ini dilakukan untuk menutupi defisit dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

 Infografis BPJS Kesehatan

5. Sudah Ada Dana untuk Tutupi Defisit

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah menyiapkan uang untuk menutupi defisit dari BPJS Kesehatan. Rencananya ada sekitar Rp13,56 triliun dana yang akan digelontorkan kepada BPJS Kesehatan. Nantinya pemerintah akan menambal defisit keuangan melalui kenaikan iuran untuk penerima bantuan iuran (PBI) pusat dan daerah yang jumlahnya 133,8 juta jiwa.

Penyesuaian iuran diharapkan dilakukan terhitung sejak Agustus 2019 dan penyesuaian skema baru peserta penerima upah (PPU) pemerintah dalam hal ini PNS, TNI, dan Kepolisian pada Oktober 2019. Jika nantinya skema ini berhasil, maka defisit BPJS Kesehatan pun akan semakin mengecil. Diperkirakan jika bauran kebijakan ini berjalan, maka pada akhir tahun 2019 sisa defisitnya sebesar Rp14,28 triliun.

 

6. Besaran Kenaikan Iuran

Mengacu pada usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran untuk peserta PBI dan peserta mandiri kelas 3 akan meningkat menjadi Rp42.000 per bulan per orang. Lalu, untuk kelas 2 dan kelas 1 masing-masing diusulkan meningkat menjadi Rp75.000 dan Rp120.000 per bulan per orang.

Sementara, bila mengacu pada usulan Kementerian Keuangan, tarif JKN untuk peserta PBI dan kelas 3 sebesar Rp42.000 per bulan per orang dan tarif JKN untuk peserta mandiri kelas 2 diusulkan sebesar Rp110.000 per bulan per orang, lalu iuran JKN untuk kelas I diusulkan sebesar Rp160.000.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini