nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fakta Perpres Bahasa Indonesia, Komunikasi PNS dan Perkantoran Ikut Terimbas

Fakhri Rezy, Jurnalis · Minggu 13 Oktober 2019 06:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 11 320 2115855 fakta-perpres-bahasa-indonesia-komunikasi-pns-dan-perkantoran-ikut-terimbas-gexRKciOkU.jpg PNS (Setkab)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada 30 September 2019. Di Perpres itu disebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dari seluruh aspek.

Dari perpres tersebut, banyak kegiatan yang harus menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini untuk memperkuat penggunaan bahasa tersebut.

Beberapa contoh yang diatur adalah, pidato presiden, nota kesepahaman, nama merek, hingga nama bangunan. Bahkan, nama jalan hingga nama perusahaan pun harus menggunakan bahasa Indonesia.

 Baca juga: Perpres Diteken, Nama Perumahan hingga Bandara Wajib Bahasa Indonesia

Oleh sebab itu, Jakarta, Minggu (13/10/2019) perlu mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam Perpres nomo 63 tahun 2019 tersebut. Berikut fakta-faktanya:

 PNS

1. Presiden Wajib Berpidato Bahasa Indonesia di PBB dan Forum Internasional

Perpres ini melengkapi Perpres Nomor 16 Tahun 2010 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Perpres ini juga menyebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.

 Baca juga: Sri Mulyani 'Skak' Pengusaha Properti Lewat Pertumbuhan, Ini Faktanya!

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” bunyi Pasal 5 Perpres ini.

Menurut Perpres ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat negara yang lain menyampaikan pidato resmi dalam bahasa Indonesia pada forum nasional paling sedikit meliputi:

a. upacara kenegaraan; b. upacara perayaan 17 Agustus dan hari besar nasional yang lain; c. upacara resmi dalam sidang lembaga tinggi negara; d. penyampaian rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah; e. rapat kerja pemerintah atau lembaga tinggi negara; dan f. forum nasional lain yang menunjang pada tujuan penggunaan bahasa Indonesia.

 Baca juga: Lagi Tren Co-Living, Prospek Menggiurkan bagi Investor Properti

“Dalam hal diperlukan untuk memperjelas pemahaman tentang makna pidato, pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan dalam bahasa Indonesia dapat memuat bahasa asing,” bunyi Pasal 15 Perpres ini.

2. Nama Badan Usaha hingga Merek Dagang Wajib Gunakan Bahasa Indonesia

Perpres ini juga menegaskan, Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Penggunaan Bahasa Indonesia pada nama merek dagang sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk merek dagang yang merupakan lisensi asing.

“Dalam hal merek dagang sebagaimana dimaksud memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan, nama merek dagang dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing,” bunyi Pasal 35 ayat (3) Perpres ini.

Selain itu, menurut Perpres ini, Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama lembaga usaha yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud berbentuk perseroan terbatas, menurut Perpres ini, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia hanya berlaku bagi perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

 PNS

“Dalam hal lembaga usaha sebagaimana dimaksud memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, nama lembaga usaha dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing,” bunyi Pasal 36 ayat (2) Perpres ini.

3. Nama Perumahan hingga Bandara Wajib Bahasa Indonesia

Menurut Perpres tersebut, pada pasal 33 ayat 1 berbunyi Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran dan kompleks perdagangan yang dimaksud meliputi:

Perhotelan, penginapan, bandara, pelabuhan, terminal, stasiun, pabrik, menara, monumen, waduk, bendungan, bendung, terowongan, tempat usaha, tempat pertemuan umum, tempat hiburan, tempat pertunjukan, kompleks olahraga, stadion olahraga, rumah sakit, perumahan, rumah susun, kompleks permakaman, dan bangunan atau gedung lainnya.

Dalam hal bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran dan kompleks perdagangan memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan atau keagamaan maka nama geografi dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.

4. PNS hingga Karyawan Swasta Wajib Berbicara dengan Bahasa Indonesia

Perpres ini juga menyebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, paling sedikit digunakan dalam: a. komunikasi antara penyelenggara dan penerima layanan publik; b. standar pelayanan publik; c. maklumat pelayanan; dan d. sistem infomasi pelayanan.

Dalam hal diperlukan untuk mempermudah pemahaman masyarakat penerima layanan publik, menurut Perpres ini, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan dapat menggunakan Bahasa Daerah dan/atau Bahasa Asing sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia.

Ditambahkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Komunikasi resmi sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, merupakan komunikasi antarpegawai, antarlembaga, serta antara lembaga dan masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi lembaga pemerintah dan swasta, yang dilakukan secara lisan dan atau tertulis, dan dapat menggunakan media elektronik.

“Komunikasi resmi dengan lembaga internasional atau lembaga negara asing di lingkungan kerja pemerintah dan swasta dapat menggunakan penerjemah untuk membantu kelancaran komunikasi,” bunyi Pasal 29 Perpres ini.

5. Nota Kesepahaman hingga Perjanjian Wajib Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia, menurut Perpres ini, wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.

“Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris, yang digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing,” bunyi Pasal 26 Ayat (3) Perpres ini.

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini