nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fakta Perpres Bahasa Indonesia, Komunikasi PNS dan Perkantoran Ikut Terimbas

Fakhri Rezy, Jurnalis · Minggu 13 Oktober 2019 06:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 11 320 2115855 fakta-perpres-bahasa-indonesia-komunikasi-pns-dan-perkantoran-ikut-terimbas-gexRKciOkU.jpg PNS (Setkab)

“Dalam hal merek dagang sebagaimana dimaksud memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan, nama merek dagang dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing,” bunyi Pasal 35 ayat (3) Perpres ini.

Selain itu, menurut Perpres ini, Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama lembaga usaha yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud berbentuk perseroan terbatas, menurut Perpres ini, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia hanya berlaku bagi perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

 PNS

“Dalam hal lembaga usaha sebagaimana dimaksud memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, nama lembaga usaha dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing,” bunyi Pasal 36 ayat (2) Perpres ini.

3. Nama Perumahan hingga Bandara Wajib Bahasa Indonesia

Menurut Perpres tersebut, pada pasal 33 ayat 1 berbunyi Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran dan kompleks perdagangan yang dimaksud meliputi:

Perhotelan, penginapan, bandara, pelabuhan, terminal, stasiun, pabrik, menara, monumen, waduk, bendungan, bendung, terowongan, tempat usaha, tempat pertemuan umum, tempat hiburan, tempat pertunjukan, kompleks olahraga, stadion olahraga, rumah sakit, perumahan, rumah susun, kompleks permakaman, dan bangunan atau gedung lainnya.

Dalam hal bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran dan kompleks perdagangan memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan atau keagamaan maka nama geografi dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.

4. PNS hingga Karyawan Swasta Wajib Berbicara dengan Bahasa Indonesia

Perpres ini juga menyebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, paling sedikit digunakan dalam: a. komunikasi antara penyelenggara dan penerima layanan publik; b. standar pelayanan publik; c. maklumat pelayanan; dan d. sistem infomasi pelayanan.

Dalam hal diperlukan untuk mempermudah pemahaman masyarakat penerima layanan publik, menurut Perpres ini, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan dapat menggunakan Bahasa Daerah dan/atau Bahasa Asing sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini